SERGAPONLINE. JAKARTA - Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pungutan Liar (Pungli)sudah sangat membudaya dan dianggap hal yg biasa. Indonesia sudah sangat darurat Pungli hingga akhirnya Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpers) 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli, dan sebagai tindak lanjut dari dibentuknya Satgas Saber Pungli adanya MoU dengan para pegiat anti pungli yaitu MAPI, GENNAP, FKMTI, GNPK.

Sehingga pada 19/1/2021 digelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertempat di  Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan dipimpin oleh Irjenpol Drs Agung Makbul, SH, MH, sebagai Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat serta seluruh jajaran dan Staf Satgas Saber Pungli.

Dinar Fatmawati, SH, Mkn , Notaris Kota Malang selaku Ketua Umum GENNAP ( Gerakan Nasional Notaris PPAT Anti Pungli ) mengatakan kepada awak media bahwa GENNAP merupakan pegiat anti Pungli yang terdiri dari para PPAT /Notaris.
“GENNAP merupakan pegiat anti Pungli yang anggotanya adalah para PPAT/Notaris yang berkomitmen terhadap pencegahan dan penindakan dalam pemberantasan pungli khususnya pada lingkungan ATR/BPN di seluruh Indonesia. Karena itu GENNAP membutuhkan penguatan atau dukungan dari Satgas Saber Pungli,” ujarnya dengan ramah.

Selanjutnya, Nur Chasanah, SH, Notaris di Brebes, sebagai Sekretaris GENNAP dan juga anggota dari Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI), mengatakan bahwa masih banyak laporan atau aduan yang meminta uang. “Masih banyak laporan dari rekan-rekan  PPAT dan masyarakat tentang oknum ATR /BPN yang masih berani meminta uang diluar PNBP dengan modus memperlambat penyelesaian pekerjaan, akibatnya tidak sesuai SOP, sehingga GENNAP akan membuat link aplikasi dengan Satgas untuk melakukan penanganan aduan atau laporan terkait pelayanan di ATR BPN,” urai Nur Chasanah dengan tegas.
(JNI)