SERGAPONLINE.COM JAKARTA - Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak keras adanya pungutan liar alias pungli yang hampir sehari-hari mereka dapati.

“Dari awal sampai sekarang jadi PPAT, banyak masih terus dimintai biaya tambahan yang tidak resmi,” ujar Notaris dan PPAT Malang Jatim saat di temui media (10/1) di hotel Ibis Stlyes Sunter Jakarta

Ibu Dinar yang juga Ketua Umum Notaris dan PPAT Anti Pungli mengungkapkan bahwa praktik pungli tidak boleh terus dimaklumi.
Menurutnya, upaya yang dilakukan MAPI (Masyarakat Anti Pungli Indonesia ) mesti menjadi momentum khususnya rekan PPAT untuk bersama-sama melawan praktik yang tidak benar itu.
Ibu Dinar juga menambahkan, PP IPPAT bersama dengan Kementerian ATR/BPN mesti sama-sama berkomitmen untuk tidak meminta dan mau memberi pungli di luar PNBP.
IPPAT akan coba tindaklanjuti supaya bisa koordinasi dengan BPN. Ini dampaknya bukan hanya soal high cost, tapi berdampak kepada pembangunan itu sendiri.

“Kalau masyarakat dan pelaku usaha yang mau buka usaha di daerah kemudian biaya sertifikat butuh biaya tinggi dan waktu lama, membuat pembangunan juga tidak lancar. Dampaknya pengusaha tunggu waktu, itu tidak efektif,” tuturnya.

Ibu Dinar mengimbau agar rekan-rekan PPAT berhati-hati terkait dengan pungli.
“Ada wacana dibuat semacam mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap anggota IPPAT. Teknisnya, orang-orang yang direkrut PP IPPAT akan berada kantor pertanahan di seluruh Provinsi se-Indonesia.

Contoh dilaporkan secara tertulis. Karena kalau lisan itu tidak ada data. Ingin clean and good governance,” urainya lagi.(rls/JN)