SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Terkait dugaan penggunaan dana publikasi dilingkungan sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2019-2020,  Dewan Pimpinan Wilayah Riau Media Online Indonesia (DPW-MOI) Riau, segera menyurati unsur pimpinan DPRD kota beserta  seluruh ketua Fraksi yang ada,  untuk memohon waktu rapat dengar pendapat (RDP) terkait  jumlah alokasi dana publikasi selama dua tahun anggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Rony selaku Wakil Ketua bidang kehumasan antara Lembaga DPW MOI Riau kepada sejumlah wartawan , Jumat (10/7/2020).

Menurut Rony, pengalokasian  dana publikasi yang bernilau puluhan miliar tersebut disinyalir  tidak trasparan dan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau oknum tertentu seperti kolege-kolega dikalangan DPRD Kota pekanbaru.

Untuk ketransparanan  kegunaan anggaran tersebut, kita minta kepada pihak DPRD Kota Pekanbaru selaku penyambung lidah rakyat, berkenan menerima dan memberi penjelasan kepada kita semua melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan kita memohon siapa saja pihak-pihak yang menerima anggaran publikasi tersebut dibuka bersama-sama karena selama ini setiap ditanya anggaran publikasi terkesan ditutup-tutupi.

Lebih lanjut Rony  menyampaikan  DPW MOI Riau, meminta kepada Walikota Pekanbaru dan Ketua DPRD Pekanbaru, agar mempertimbangkan kinerja Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru, Badria Rikasari terkait kinerja beliau (Rika-red) selama  yang disinyalir tebang pilih untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah wartawan.

Bukan kita tidak tau bagaimana permaninan mereka  tapi  rekan-rekan wartawan  sudah cukup sabar menghadapi  sikap Rika terkesan sombang dan sulit dijumpai, makanya beliau sekarang cukup viral di kalanagan media,  jelas Roni.

Mencuatnya masalah dana publikasi kerjasama  media di DPRD Kota Pekanbaru berawal dari pernyataan Plt Sekwan, Badria Rikasari diruang kerjanya kepada wartawan, Menurut Rika,  kerjasama publikasi media untuk saat ini belum ada, kecuali yang tunda bayar yang kemarin.

Menurut Rika, pembayaran tunda bayar, bisa dilakukan kalau sudah lengkap persyaratan. Kalau tidak lengkap, tak mungkin dibayar karena untuk tunda bayar banyak prosesnya. Jadi kita selamatkan dulu tunda bayar yang kemarin karena tunda bayar tak mungkin dilakukan dua kali, jelas Rika saat itu

Namun apa yang disampaikan Rika, hingga berita ini diturunkan, tunda bayar yang bagaimana yang dimaksud. Seperti dijelaskan salah seorang wartawan yang tidak mau disebut namanya menyampaikan, bahwa itu hanya akal-akalan Rika saja, setiap ditanya wartawan selalu bilang tunda bayar, buktinya mana tunda bayar itu.

Untuk menjumpai dia saja (Rika-red) susah dan banyak alasan, bagaimana mungkin tunda bayar berlangsung, bentar lagi sudah pembahasan APBD Perubahan, disitulah nanti mereka (DPRD Pekanbaru-red) buat kerjasama dengan wartawan itupun hanya satu advertorial aja supaya jangan ribut, selebihnya merekalah yang tau permainannnya, jawabnya kesal.

Hal yang sama juga disampaikan wartawan yang sering nongkrong di kantor DPRD Kota Pekanbaru, menyampaikan,  Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi jika kerjasama media di DPRD Kota Pekanbaru sangat sulit dan main “kucing-kucingan.”

Siapa wartawan yang disukai oknum di DPRD Kota Pekanbaru, itulah yang dapat . Yang lainnya…ribut dulu broooo, kata wartawan tersebut, seraya minta namanya jangan ditulis. Entar kita tidak dikasih Advertorial lhoooo, katanya sambil tertawa.

Lanjut sumber, kalau dibilang wartawan yang meliput saat paripurna di DPRD Kota Pekanbaru tidak banyak jika dibandingkan yang meliput di DPRD Riau, jauh lebih banyak. Di kantor DPRD Riau, informasi setiap paripurna selalu terbuka tidak ada yang disembunyikan. Sebaliknya kalau di DPRD kota Pekanbaru sepertinya tertutup dan kuat dugaan sudah ada yang mengkordinir seperti dugaan adanya grup whatsApp (WA) tersendiri dikalangan DPRD Kota Pekanbaru, jadi mereka hanya mengutus satu wartawannya saja. Yah…… , bagi wartawan yang tidak masuk dominasi kalau mau dapat harus adu mulut alias ribut sama ibu Rika.

Anehnya kalau kita Tanya sama ibu (Rika-red), Jawaban selalu belum ada, nanti kalau sudah ada kita telepon. Buktinya apa..? Kalaupun dapat itupun di HUT Pekanbaru, sekali dalam setahun, untuk bulan Januari s/d Juni 2020 lebih parah lagi, sama sekali tidak ada kerjasama sekalipun untuk HUT Pekanbaru sudah berlangsung.  Sementara wartawan yang sudah terkordinir, bisa lebih dari satu, dua yang penting suka-suka merekalah.

Belum lagi pembayarannya tunai, lebih mantap lagi. Kapan saja mereka bisa telepon untuk dijemput. Sementara itu untuk  kerjasama media di tempat lain sekarang ini,  tidak ada yang tunai semuai via rekening  jelas anggaran publikasi medianya.

Lanjut sumber lagi untuk tahun ini, dana publikasi media saja tak jelas. Alasan Covi-19 anggaran dipotong dan tunda bayar tapi saat ini belum ada pembayaran tunda bayar kepada wartawan yang dicairkan. Tapi tidak taulah kalau tunda bayar diberikan kepada kroni-kroni anggota dewan, sekwan dan oknum tertentu yang mempunyai jaringan di DPRD Kota Pekanbaru, jelasnya.

Sementara itu Kabag Keuangan DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Reza ketika ketemu wartawan tidak banyak bicara, ketika disinggung seputar anggaran dana publikasi medai untuk tunda bayar tersebut, Tengku menyampaikan.

Mohon maaf bu, saya tidak bisa menjawab karena masih ada atasan kita Bu Plt Sekwan, disini kita satu pintu, jadi mohon silahkan tanya kepada Bu Sekwan aja, supaya lebih jelas kata kabag keuangan DPRD kota Pekanbaru singkat. (rls)