SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Berdalih tunda bayar, miliayarn rupiah dana publikasi media di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru disinyalir diduga jadi ajang korupsi, Kamis (9/7/20).

Betapa tidak, diduga angaran digrogoti pembayaran dana publikasi kerjasama media tak kunjung dibayar.

Miliaran rupiah dana publikasi kerjasama media di DPRD Kota Pekanbaru menjadi sorotan,  spekulasi dana publikasi kerjasama media, yang disinyalir digrogoti oknum-oknum di DPRD Kota Pekanbaru menjadi perbincangan hangat dikalangan kuli tinta. Pasalnya, sejak terjadinya Covid-19  hingga berita ini diturunkan pembayaran dan kerjasama media di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, tidak ada sama sekali.

Berdalih anggaran sedikit dan dipotong untuk dana Coviid-19, kegiatan kerjasama media untuk saat ini belum ada nanti pada APBDP, kita hanya fokus untuk pembayaran kerjasama yang sebelumnya karena masih banyak advertorial rekan-rekan media yang belum dibayar.

Jadi kita lakukan  “Tunda Bayar” dulu jelas  Plt Sekwan merangkap Kabag Protokoler dan Publikasi DPRD Kota Pekanbaru, Badria Rika Sari diruang kerjanya.

Menurut Rika, pembayaran tunda bayar, bisa dilakukan kalau sudah  lengkap persyaratan.

Kalau tidak lengkap, tak mungkin dibayar karena untuk tunda bayar banyak prosesnya.

Jadi kita  slamatkan dulu tunda bayar yang kemarin karena  tunda bayar tak mungkin dilakukan dua kali, jelas Rika.

Namun apa yang disampaikan Rika, hingga berita ini diturunkan, tunda bayar yang disampaikankanya tak kunjung ada.

Seperti dijelaskan salah sorang wartawan yang tidak mau disebut namanya menyampaikan, bahwa itu hanya akal-akalan Rika saja, setiap ditanya wartawan selalu bilang tunda bayar, buktinya mana tunda bayar itu, kabuuur.

Untuk menjumpai dia saja (Rika-red) banyak alasan, bagaimana mungkin tunda bayar berlangsung, sebentar lagi sudah  pembahansan APBD Perubahan, disitulah mereka (DPRD Pekanbaru-red) buat kerjasama dengan media, itupun hanya satu advertorial saja supaya jangan ribut, selebihnya merekalah yang tau permainannnya, jawabnya kesal. 

Hal yang sama juga disampaikan  wartawan yang sering nongkrong di kantor DPRD Kota Pekanbaru, menyampaikan, “ Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi jika kerjasama media di DPRD Kota Pekanbaru sangat sulit dan main “kucing-kucingan”  Siapa wartawan yang disukai oknum di DPRD Kota Pekanbaru, itulah yang dapat. Yang lainnya… Ribut dulu broooo, kata wartawan tersebut, seraya  minta namanya jangan ditulis. Entar kita tidak dikasih advertorial lhoooo, katanya sambil tertawa.

Belum lagi kata sumber, kalau dibilang wartawan yang meliput saat paripurna di DPRD Kota Pekanbaru tidak banyak jika dibandingkan yang meliput di DPRD Riau, jauh lebih banyak.
Di kantor DPRD Riau,  informasi  setiap paripurna selalu terbuka tidak ada yang disembunyikan.

Sebaliknya kalau di DPRD kota Pekanbaru sepertinya tertutup dan kuat dugaan sudah  ada yang mengkordinir seperti dugaan adanya grup whatsApp (WA) tersendiri dikalangan DPRD Kota Pekanbaru, jadi mereka hanya mengutus satu wartawannya saja. Yah…… Bagi wartawan yang tidak masuk dominasi kalau mau dapat harus adu mulut alias ribut sama ibu Rika.

Anehnya kalau kita Tanya sama ibu yang cantik itu (Rika-red),  Jawaban selalu belum  ada, nanti kalau sudah ada kita telepon.

Buktinya apa..?  Kalaupun dapat itupun di  HUT Pekanbaru, sekali dalam setahun. Sementara wartawan yang sudah terkordinir, bisa lebih dari satu, dua yang penting suka-suka merekalah.

Belum lagi pembayarannya  tunai,  lebih mantap kapan saja mereka bisa telepon untuk dijemput.   Sementara kerjasama media di tempat lain sekarang ini tidak ada yang tunai semuai via rekening, jelas anggaran publikasi medianya. 
Untuk tahun ini, dana publikasi media saja tak jelas.

Alasan Covi-19 anggaran dipotong dan tunda bayar tapi saat ini belum ada  pembayaran tunda kepada wartawan yang dicairkan.

Tapi tidak taulah kalau tunda bayar diberikan kepada kroni-kroni  anggota dewan, sekwan dan oknum tertentu yang mempunyai jaringan di DPRD Kota Pekanbaru, jelasnya.

Sementara itu Kabag Keuangan DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Reza ketika ketemu wartawan tidak banyak bicara, ketika disinggung seputar  anggaran dana publikasi medai untuk tunda bayar, Tengku menyampaikan. 

“ Mohon maaf bu, saya tidak bisa menjawab karena masih ada atasan kita Bu Plt Sekwan, disini kita satu pintu, jadi mohon silahkan tanya kepada bu Sekwan aja, supaya lebih jelas  kata  kabag keuangan DPRD kota Pekanbaru."  (rls)