SERGAPONLINE.COM, SURABAYA-Peristiwa meninggalnya Muhammad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru di Lapas Kota Baru, Kalimantan Selatan beberapa hari lalu, selain menorehkan duka mendalam bagi segenap insan pers, sekaligus menampar dunia pers itu sendiri.

Tidak optimalnya perlindungan terhadap wartawan oleh Dewan Pers, serta rentannya kriminalisasi akibat tugas jurnalistik, membuat Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( PWRI ) Suriyanto PD, angkat bicara.

Menurut Suriyanto, peristiwa kelam seperti ini tak boleh lagi terjadi. Meski demikian, ia mengingatkan peristiwa pahit ini hendaknya menjadi bahan introspeksi dan renungan bagi semua insan pers, khususnya anggota PWRI, agar meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang jurnalis, serta membangun kesolidan untuk memperkokoh organisasi.

“ Terkait peristiwa tersebut, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kemudian merenungi, introspeksi lalu berbenah diri. Jangan ketika telah terjadi sesuatu semua pada ribut. Bagaimana kita mau melangkah sementara organisasi saja belum sehat, belum optimal sebagai layaknya organisasi profesi. Benahi dulu organisasi, serta kelengkapannya terutama di daerah-daerah, nanti DPP yang akan ke Dewan Pers,” ungkap Suriyanto, Selasa ( 12/06 ).

Selain itu, Suriyanto berharap optimalisasi kinerja sebagai layaknya organisasi yang sehat, profesional mulai sekarang harus dilakukan. Tentunya, kata dia, semua akan bisa berjalan bila masing-masing individu dalam organisasi memiliki komitmen, solid, visioner, memiliki program kerja, membangun komunikasi yang baik dan mampu menjalankan fungsi organisasi.

“ Saudaraku, mari bangun rumah kita PWRI. Perkuat organisasi, bangun komunikasi yang baik, saling melengkapi, jangan saling menyalahkan. Implementasikan program-program kerja dan visi misi organisasi, sehingga nantinya PWRI memiliki posisi tawar yang kuat dan disegani,” tuturnya.
Tak kalah penting, sebagai organisasi yang menaungi profesi wartawan maupun  media, kandidat Doktor ilmu hukum ini mengingatkan agar semua media yang tergabung dalam PWRI ditata kembali serta dipenuhi kelengkapannya, untuk didaftarkan di Dewan Pers, agar tidak terjadi lagi upaya-upaya diskrimanasi liputan maupun kerjasama dengan instansi pemerintah.

    “ Saya minta, pembenahan organisasi baik DPD maupun DPC, serta media yang tergabung di PWRI didata dan ditata kembali dalam waktu sesegera mungkin. Nanti DPP yang akan mengurusnya ke Dewan Pers,” pungkasnya.(rls)