SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Setelah memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan proyek di Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Riau Tahun Anggaran 2015 (Paket-20) di Guntung, Pelitung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dengan besaran anggaran 3 Miliar diduga belum dilaksanakan dilapangan alias fiktif.

Proyek ini dilaksanakan oleh PPK, Edia Putra, ST dengan kontraktor pelaksana lepangan PT. Pribumi Agung. Namun dalam keterangan masyarakat di lokasi kegiatan bahwa, tidak ada pelaksanaan kegiatan di daetah itu, diduga kuat fiktif. "Tidak ada pelaksanaan kegiatan dimaksud di daerah kami," beber warga mesyarakat setempat kepada media ini, (1/4/2020) lalu.

Oleh karena itu, LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPD LSM GERAK) Indonesia Provinsi Riau melaporkan dugaan korupsi atas proyek fiktif ini kepada Kejaksaan Tinggi Riau pada Senin (15/6/2020) dengan LP Nomor: B.019.17/LP/DPD/LSM-GERAK/P-RIAU/VI/2020 dan LP Nomor:B.019.18/LP/DPD/LSM-GERAK/P-RIAU/VI/2020

Ada pun para pihak yang dilaporkan LSM GERAK Indonesia ini kepada Kejati Riau antara lain Satker PKPP Riau, PPK, Edia Putra, ST, Direktur PT. Pribumi Agung dan pihak-pihak terkait dengan pelaksanan kegiatan dugaan proyek fiktif ini.

"Sesuai data dan informasi yang kita peroleh tentang dugaan proyek fiktif di Kota Dumai serta adanya pemindahan lokasi proyek dari Kayu Aro ke RW.10 Perumahan Panorama, maka kita laporkan ke Kejati Riau untuk segera diproses secara hukum" kata Emos Gea Ketua DPD LSM GERAK Indonesia Riau kepada beberapa wartawan di Pekanbaru, Jumat (12/6/2020), Pkl 11.00.WIB di Pekanbaru.

Selain proyek diduga fiktif di Kota Dumai-Riau yang dilaporkan LSM GERAK Indonesia Riau, juga ada proyek untuk kawasan Kumuh di daerah Desa Tanah Merah, Kab.Kampar, tepatnya di daerah Kayu Aro dengan besaran Anggaran Rp 2 Miliar. Sayangnya, proyek tersebut dilaksanakan tidak pada tempatnya sebagimana disebut lokasi di atas.

Tetapi PPK Edia Putra justeru memindahkan lokasi kegiatan pelaksanaan proyek tersebut di daerah lain, tepatnya di sekitar Jalan Karya (RW.08) dan di Perumahan Panorama (RW.10). Padahal, daerah pindahan atau lokasi proyek ini tidak termasuk Kawasan Kumuh karena berada di dataran tinggi dan kondisi tanah yang keras dan juga di area Perumahan.

Parahnya lagi, selain dua yang di Semenisasi di Gang sekitar kawasan Jalan Karya, dua Gang lagi, yang satunya tepat berada di depan rumah kediaman Edia Putra dan satu Gang lagi berada tepat di sebelah Gang jalan rumah Edia Putra selaku PPK pada Proyek itu.

Hal ini diduga kuat tidak mendapatkan dasar aturan seperti surat keterangan dari Pemerintah setempat bahwa, kawasan tersebut masuk dalam kawasan Kumuh.

"Kita berharap dengan segera kepada Kejati Riau untuk memanggil para pihak yang disebut di atas, termasuk Istri Edia Putra yang ketika itu menjadi Bendahara (PPK-20) pada pelaksanaan proyek PPKP Riau Tahun Anggaran 2015 itu harus diperiksa dan diproses secara hukum. Kita juga berharap agar proses hukum laporan ini dilakukan secara transparan tanpa ada hal yang ditutup-tutupi," harap Ketua DPD LSM GERAK Indonesia, Emos bersama Sekretarisnya, Hadi.

 (Made)