SERGAPONLINE.COM TANJUNGPINANG - Ketua Komisi ll "ing Iskandarayah" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),Dari Fraksi PKS melayangkan Surat Resmi Kepada Pemerintah Provinsi Kepri," Ada 5(lima) usulan kami dari Fraksi (PKS),"Tindakan cepat tanggap Pemprov Kepri terhadap Covid-19.

1.Melakukan karantina terhadap pemudik yang datang dari luar Kepri secara langsung baik itu pemudik lokal ataupun TKI (tenaga kerja Indonesia) dari luar negeri serta pemulangan TKI yang disesuaikan dengan SOP kesehatan. Yang diamanatkan di UU No 6 tahun 2018 "tentang karantina kesehatan pasal 15 yang mengatur karantina dipintu masuk dan wilayah.

2. Menyediakan sembilan bahan makanan pokok untuk masyarakat terdampak Covid-19 terutama masyarakat miskin dan tidak bekerja dikarenakan kondisi Pandemi.

3. Menyediakan alat pelindung diri (APD) dan alat test lainya(LAB RT-PCR dan tessped) segera dipenuhi agar melakukan test Dengan prioritas lebih dahulu pada status orang dalam pengawasan(ODP)pasien dalam pengawasan (PDP)serta tenaga medis.
 
4. Merespon secara amanat Permendagri No 20 tahun 2020 "tentang percepatan penanganan Corona Virus Dieseis 2019 dalam lingkungan pemerintah daerah,". Bahwa  untuk pendanaan gugus tugas percepatan penanganan  Covid-19 daerah bersumber dari (APBD) yaitu melalui biaya tidak terduga apabila tidak memenuhi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta manfaatkan uang kas yang tersedia.

5.Bertindak cepat untuk mengusulkan segera kepada pemerintah pusat. Agar melakukan karantina Wilayah, sebagai amanat UU No 6 tahun 2018."tentang karantina kesehatan. Pada saat ini bahwa karantina Wilayah pasal 55 suatu keharusan Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan  bahwa Kepri sebagai salah satu daerah lalu lintas Manusia dari luar negeri, kondisinya  belum memiliki sarana dan prasarana pendeteks pendeteksii Covid-19 secara lengkap.

Kami (Fraksi PKS) berharap dengan penyampaian usulan yang kami layangkan ke Pemprov Kepri dapat ditindaklanjuti.” tutupnya.(Daud)