SERGAPONLINE.COM TANJUNGPINANG - Pasca Covid-19 ini, banyak aduan dan keluh kesah masyarakat Tanjungpinang yang masuk, baik sms maupun whatsapp." kata Hendra Jaya S.IP, yang juga menjabat sebagai  Wakil Ketua Bidang Eksekutif DPD Kota Tanjungpinang Partai Nasdem.Sabtu (29-02-2020)

Bukan hanya dari para pedagang saja yang mengeluh, melainkan berbagai lapisan dan profesi, yang saya terima setiap harinya." jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa keluh kesah para pedagang yang ada di Kota Tanjungpinang,masuk ke Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang adalah masalah pembayaran sewa lapak dan tempat berjualan.

Dan ketika kita cari tahu, mereka rata - rata meminta kepada pemerintah daerah, agar mereka digratiskan atau mendapat keringanan dalam pembayaran  retribusi sewa tempat dan lapak yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, pasca Corona." terangnya.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, saya bersama Pak Arif, Pak Fesinto dan Pak Momon dari Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, memanggil pihak pengelola PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMD) BUMD Kota Tanjungpinang." paparnya.

Dan dari hasil pertemuan antara pihak BUMD Kota dengan kita (DPRD) yakni kita meminta pihak BUMD untuk memberikan data yang valid sebagai acuan dan tolak ukur dalam mencari solusi tersebut. Karena pada saat kita panggil, pihak BUMD tidak membawa dokumen/data yang kita minta." terangnya.

Oleh karena itu, saya berharap kepada pihak BUMD dalam waktu dekat bisa memberikan data tersebut, sebagai pembahasan kita (DPRD dan BUMD) dalam mengambil langkah dan kebijakan apa, yang akan diambil nantinya.

"Juga kepada teman - teman pedagang, saya berharap selain bisa memaklumi situasi saat ini, juga bisa untuk bersabar. Karena dalam mengambil suatu putusan, ada tahapan dan korelasinya, tidak bisa asal diputuskan begitu saja. Jangan menyelesaikan satu masalah, menimbulkan masalah baru." pintanya.

Kenapa demikian? Bila kita mengambil putusan untuk menggratiskan pembayaran sewa lapak dalam beberapa bulan kedepan, tentunya kita juga harus memikirkan biaya harian, dan belanja operasional dan gaji karyawan BUMD itu sendiri, selama penyewaan digratiskan.

"Sebab yang kita ketahui, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak BUMD, bahwa pengeluaran biaya operasional dan gaji 75 karyawan mereka dari retribusi yang mereka tarik dan terima dari penyewa lapak dan tempat, serta pas pelabuhan." paparnya.

(Daud)