Laporan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek program KOTAKU dari Dana APBN dengan Nilai Rp 571.000.000, yang dikerjakan oleh “KSM HARAPAN JAYA-I” Tahun 2019. di Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
                                       
SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Ketua DPD LSM - Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia telah menyampaikan Laporan Resmi ke Polresta Pekanbaru atas  “Dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek program KOTAKU dari Dana APBN dengan Nilai Rp 571.000.000, yang dikerjakan oleh “KSM HARAPAN JAYA-I” Tahun 2019. di Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.”

Emos Gea sebagai Ketua DPD LSM - Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia dengan didampingi oleh Hadiriku Zega sebagai Sekretaris DPD LMS - Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia Propinsi Riau mengatakan,
                       
"Kami dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPD LSM GERAK) dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial untuk ikut bersama - sama memantau kinerja yang dilakukan oleh satuan pelaksana fisik proyek pemerintah  yang  bersifat keterbukaan dan transparan, didalam pelaksanaan ataupun pekerjaan yang harus mengacu kepada besaran teknis (speksifikasi kontrak kerja) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang baik berupa KEPMEN atau pun KEPRES dan atau lebih jelasnya sesuai Perpres No. 70 tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 tahun 2010, tentang.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan keuangan daerah (APBD) dan Keuangan Negara (APBN) dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Riau dan sekitarnya."

Makan untuk itu kami dari LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indones benar telah menyampaiakan laporan resmi kepada Kapolresta Pekanbaru melalui Tikor,dengan nomor laporan, No: B.019.18/LP/DPD/LSM - GERAK/P - RIAU/II/2020, terkait dugaan indikasi korupsi dalam pembangunan proyek program KOTAKU dari Dana APBN dengan Nilai Rp 571.000.000, yang dikerjakan oleh “KSM HARAPAN JAYA-I” Tahun 2019. di Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Emos menjelskan Bahwa berdasar pemantauan kami pada pelaksanaan proyek tersebut, sejak dimulainya dari awal hingga akhir tahun 2019, kami menemukan kejanggalan yang sangat merugikan keuangan Negara, dimana pembangunan sebagai mana tertera pada Plang Nama Proyek, tidak sesuai dengan yang terealisasi dilapangan.

Seperti Pekerjaan Drainase sepanjang 245 meter (yang menggunakan U-Ditch /beton precast dengan ukuran bervariasi, dengan jenis ukuran 30x30 serta 40x40 kurang lebih. Diduga sebagian tidak memakai kayu corocok pada lantai kerja tergantung medan, dan diduga beton nol atau K-100 tidak sesuai dengan ukuran tebal sebagai mana dalam kontrak).
  
Dalam Pekerjaan Semenisasi Jalan sepanjang 502 meter (bahwa berdasarkan filling engineering kami dilokasi dari hasil pekerjaan akhir, diduga hasil pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan jumlah banyak volume beton sesuai dana yang tersedia.
kami perkirakan jumlah banyak volume beton K-225 yang terpasang diperkirakan sekitar lebih-kurang 80 Kubik, dengan waktu pelaksana diperkirakan paling lama 8 hari Kalender, tergantung lodingnya material beton dari Batching plant. 

Kemudian Pekerjaan 7 unit Septikc tank ( tidak uraikan), Sumur Dalam 1unit. ( diduga ada indikasi mark up harga)

Dalam hal ini, tim kami pernah melakukan konfirmasi kepada Suryana Hakim selaku  PPK kegiatan tersebut, dalam rangka mempertanyakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, namun Suryana tidak dapat menjelaskan. Suryana Hakim mengatakan “ tanyakan saja dengan ketua KSM dilokasi.”

Suryana Hakim hanya menyampaikan bahwa, pencairan Dana di lakukan langsung lewat Rekening KSM tidak ada kami terlibat dalam  hal keuangan. Karean langsung ke KSM, dengan system pencairan 2x bayar. Yang pertama 70% dan setelah selesai baru dibayar 30%.

Hadiriku Zega sebagai sekretaris DPD Lsm Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia Riau  menambahkan, Pada kegiatan ini diduga terjadi perubahan lokasi yang telah direncanakan dari awal. Peruhaban lokasi pekerjaan ini akibat adanya proyek semenisasi dari Dinas Permukiman Provinsi Riau dengan waktu yang bersamaan, sehingga lokasi yang telah direncanakan dari awal di kerjakan oleh kontraktor dari Dinas Perkim provinsi Riau.

Perlu kami jelaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, langsung melibatkan masyarakat setempat dengan upah harian perorangan, harga upah sesuai kesepakatan dengan KSM HARAPAN JAYA-I. Mulai dari 100 Ribu sampai 120 Ribu/hari.

Berdasarkan temuan kami ini, kami dari Lsm Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia Riau yang kami laporka antara Lain: 

1.    PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Suryana Hakim
2.    Ketua KSM Harapan Jaya I
3.    Team PHO
4.    Konsultan Pengawas
5.    Dan semua yang Terlibat

Atas laporan kami ini, kami meminta kepada Kapolresta Pekanbaru khususnya Unit Tipikor Satrekrim Polresta Pekanbaru,  untuk segera memanggil dan memeriksa semua terlapor. Agar bisa mempertanggungjawabkan adanya Dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek program KOTAKU dari Dana APBN tersebut yang dikerjakan oleh “KSM HARAPAN JAYA-I” Tahun 2019. di Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi. Tutur Hadi

Ketika media ini melakukan konfirmasi kepada Suryana Hakim sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  melalui telepon selulernya pada Hari Jumat (28/2/20), Suryana Hakim menjawab bahwa tidak ada waktunya untuk konfirmasi, dengan mengatakan melalui pesan whatsApp-nya, Rabu La ya, Senin selasa blm bs gerak ada sosialisasi, pesan WhatsApp Suryana Hakim.(Jasril)