SERGAPONLINE.COM, BENGKALIS- Alokasi dana proyek jalan poros Duri Sungai Pakning yang dibangun secara tahun jamak atau multi years tahun anggaran 2017 sampai pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp498.645.596.000 atau Rp498 miliar, dicurigai. Pasalnya, selain pekerjaan yang diawali oleh kontraktor PT. Citra Gading Perkasa (PT.CGP) tanpa konsultan itu, juga terindikasi adanya permainan dalam pencairan uang muka yang tidak sesuai progres pelaksanannya dilapangan, termasuk penambahan nilai anggaran kontrak yang dinilai tidak sesuai penetapan Mahkamah Agung (MA) RI, Nomor 233/TUN 2015 terhadap PT. CGA tanggal 7 Juli 2015.

Berdasarkan laporan informasi yang diterima Redaksi Harian Berantas ini dari awal, pencairan uang muka dari nilai kontrak proyek yang sebesar Rp498 miliar lebih itu sebesar 15 persen, juga baru dilakukan pada 19 Juni 2017 kepada PT. Citra Gading Asritama selaku rekanan pemenang tender, dengan besaran mencapai Rp75 miliar.

Sementara pantaun tim awak media dilapangan pada tanggal 23 Agustus 2017 yang lalu, progres pekerjaan proyek terkesan baru pengadaan bahan material kegiatan, serta konsultan perencana masih dalam lelang (tender).

Plt Kepala Dinas PUPR Bengkalis Takjul Mudaris sendiri, saat dikonfirmasi Harian Berantas, terkait penunjukan kontraktor PT.Citra Gading Asritama (PT.CGA) untuk melaksanakan kegiatan proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning (MY) dengan nomor kontrak 600/PUPR/SP-MY/2017 itu, tak bersedia memberikan keterangan. “Jumpa di kantor aja kita, biar dapat saya jelaskan secara rinci, katanya.

Sementara, Dirut/Kontraktor PT. Citra Gading Asritama (PT.CGA) saat berulang kali hendak dikonfirmasi Wartawan, tak pernah terlihat berada dilokasi pekerjaan proyek. “Kalau kontraktor proyek jalan ini jarang kesini. Dia kabarnya (kontraktor), tinggal di Dumai,” ujar salah satu pekerja saat ditanya Wartawan.

Sebelumnya, aktivis anti korupsi dari DPD Gerak (Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia) daerah Riau, Emos, kepada media ini mengatakan, proyek ini sudah bermasalah sejak awal tender.

Ia mengatakan, "Proses pelaksanaan pembangunan jalan Duri-Sungai Pakning itu dinilai ditenggarai banyak masalah, apalagi penganggaran yang dilakukan setiap tahun disetujui dan disahkan DPRD Bengkalis, yang didasari dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara eskektuif (Pemda) dengan legislatif (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

“Bukti data investigasi lapangan terkait pembangunan proyek jalan Duri-Sei Pakning itu sudah kita peroleh. Yang jelas pengerjaan proyek ratusan miliaran itu diduga sarat settingan agenda konspirasi,”ujarnya.

Keterangan lain yang diperoleh awak media, Jumat 01 Juni 2018, rumah dinas Bupati Bengkalis Amril Mukminin, digeledah lembaga hukum anti korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan dana proyek pembangunan pembangunan jalan Duri-Sei Pakning (MY) dengan nomor kontrak 600/PUPR/SP-MY/2017 itu.

Tim KPK yang datang sekitar pukul 10.30 Wib dan langsung melakukan penggeledahan di rumah orang nomor satu Bengkalis itu, seperti dilansir sejumlah media, Jumat (01/06/2018).

Penggeledahan dilakukan KPK selain di dalam rumah dinas juga terhadap sejumlah mobil yang ada, di antaranya CRV hitam nopol BM 1185 JQ dan mobil dinas jenis Camry BM 1114 DK, serta satu mobil dinas jenis triton juga ikut digeledah.

KPK juga terihat menggeledah sejumlah kamar yang ada. Selain itu ada beberapa mobil dinas datang dan langsung masuk kebagian belakang rumah dinas tersebut. Hingga berita ini turun, Bupati, Amril Mukminin belum dapat dimintai keterangan terkait proses penggledahan rumah dinasnya oleh KPK.  Namun saat penggledahan berlangsung, Bupati Bengkalis Amril Mukminin terpantau berada dalam rumah dinasnya di Jalan Antara Bengkalis-Riau. (anc)