SERGAPONLINE.COM PEKANBARU -Ratusan buruh di provinsi Riau yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI Riau ) mendatangi kantor DPRD Riau Rabu (15/1/2020) Pagi,
 
Mereka menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (CLK) atau Omnibus Law yang sedang dibahas pemerintah pusat. Karena dalam pembahasan itu tidak melibatkan perwakilan serikat buruh.
 
Ketua DPC KSBSI Kota Pekanbaru Santoso dalam orasinya mengatakan, dengan tidak dilibatkannya perwakilan serikat buruh dalam pembahasan, sudah dipastikan apa yang disepakati nantinya tidak akan berpihak pada kesejahteraan para buruh.
 
"Untuk itu kita menolak dan minta wakil kita yang duduk di DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi ini ke pusat," tegasnya.
 
Pantauan di lapangan, ada lima tuntutan massa yang ditulis di spanduk. Antara lain adalah massa meminta keluarkan kluster tenaga kerjaan dari RUU CLK atau Omnibus Law.
 
Selanjutnya, massa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Selanjutnya adalah tolak pengurangan jumlah pesangon.
 
Dan yang terakhir adalah massa meminta segera bentuk tim khusus kluster ketenagakerjaan.
 
Pantauan di lapangan, setelah menggelar orasi beberapa lama di depan kantor DPRD Riau, beberapa orang perwakilan massa diperbolehkan masuk ke dalam ruang, korwil ksbsi, Juandy, untuk menyampaikan aspirasi ke anggota dewan  dan di sambut beberapa anggota dewan perwakilan rakyat,  antara lain wakil ketua DPRD Riau H, Hardianto dari fraksi Gerindra, 
 
dan dari Fraksi Demokrat, 
H Agung Nugroho, dan di dampingi Tumpal Hutabarat,  dan perwakilan dari pemerintah provinsi riau, Disnakertran provinsi riau, PLT H, Jhonli, menerima aspirasi para rekan rekan buruh dari perwakilan KSBSI, wakil Ketua DPRD Riau,  Hardianto, apa yang di harapkan dan tuntutan dari KSBSI tersebut ?akan di laporkan ke pemerintah pusat jika perlu ke presiden, ungkap Hardianto. (rls/Jasril C)