SERGAPONLINE.COM KAMPAR - Aneh, baru sekali ini dijumpai perilaku Kasubag Humas DPRD Kabupaten Kampar yang suka-sukanya dengan Media.

Yang menjadi keanehan, Kasubag tersebut Nurmansyah mengatakan kepada salah satu owner media online, untuk menitipkan stempel dan materai dengan Stafnya, bahkan mengatakan lagi menitipkan kepada serekan wartawan.

Hal ini sangat mecurigakan, kenapa seorang Kasubag tersebut melakukan hal demikian?, bahkan mengajak owner media online tersebut, " Jangan bilang-bilang sama yang lain." Sebagaiman pesan Nurmansyah melalui WhatsApp nya kepada owner media online saat itu, pada hari Kamis (19/12/2019

Anggaran Belanja Jasa Publikasi Media kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, tahun anggaran 2019, yang di kelola melalui Humas DPRD Kampar dicurigai terindikasi pelaksanaannya menyimpang. Hal itu terungkap ketika salah satu Ceo  media Online membeberkan kekesalannya kepada media Kamis (19/12/19).

Dijelaskan sepertinya di Humas DPRD Kampar ini terkait kerjasama media adanya tebang pilih (anak tiri dan anak kandung). Kenapa tidak, dari pernyataan Kasubag Humas DPRD Kampar Nurmansyah, seakan ada rahasia tersendiri atau ditutup-tutupi.

Dimana, sudah lima kali kita bersama rekan-rekan pemilik media mendatangi kantor DPRD Kampar untuk melakukan penandatangan SPJ kegiatan yang telah resmi kita publish di media Masing-masing, sesuai permintaan Kasubag, Nurmansyah selalu gagal dijumpai.

"Setiap Saya bersama kawan-kawan medatangi kantor DPRD Kampar sesuai permintaan (Nurmansyah_red), ternyata tak pernah ditempatin. Yang lebih  ironisnya lagi, akibat sang Kasubag Nurmansyah sering ingkar janji atau yang dinilai perilakunya lebih dari anak kecil. Tiba-tiba meminta agar Stempel perusahaan dan materai dititipkan sama stafnya," terang Hadi sambil menunjukkan bukti balasan WatsApp Nurmasnyah kepadanya.

Hadi selaku Onwer pada Media Online, SergaOnline.com itu lebih jauh menjelaskan, Saya sendiri tidak tahu apa maksud saudara Nurmansyah (Kasubag Humas DPRD Kampar) meminta Stempel Perusahaan dan materai di titipkan dengan anggotanya.

Bisa saja hal seperti ini, adanya tujuan tertentu yang dapat merugikan perusahaan Saya sendiri, tuding Hadi.

Sementara Emos selaku CEO Media Online Riaukontras.com yang juga korban janji-janji Nurmansyah (Kasubag Humas DPRD Kampar) sangat menyayangkan prilaku seorang pejabat yaitu (Nurmansyah_red) yang dinilai tidak bertanggungjawab tersebut.

"Memangnya media itu, milik pribadinya sendiri seenaknya meminta Stempel Perusahaan dan materai di titipkan. Maksudnya apa, atau ingin memalsukan tanda tangan pemilik media itu sendiri?. Jangan-jangan selama ini sering dilakukan pemalsuan tanda tangan pemilik media, tuding Emos.

Emos juga menegaskan, kita menjaling kerjasama di pemerintahan khususnya di Humas DPRD Kampar semuanya sesuai prosedur, bukan hanya asal-asalan mememinta penagihan. Karna setiap kegiatan DPRD Kampar yang kita naikan di media sudah atas persetujuan Kasubag Humas DPRD Kampar, Nurmasnyah. Tentu kita pemilik media wajib menagih hak-hak kita itu sendiri, bukan asal meminta, tegasnya.

Terpisah, Ketua Umum LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) melalui Sekretaris, Edison saat dimintai tanggapanya terkait persoalan diatas. Menuding penggunaan anggaran Belanja Jasa Publikasi Media di tubuh Humas DPRD Kampar bisa saja terjadi penyimpangan yang dapat mengutungkan oknum-oknum tertentu.

"Terkait adanya informasi ini, pihak lembaga kita akan segera menyurati Sekretaris Daerah selaku atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meminta dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Jasa Publikasi Media di Humas DPRD Kampar, guna untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi atau tidak dalam penggunaan anggaran tersebut," kata Edison.

Bahkan menurut informasi dijelaskan Edison, Nurmansyah (Kasubag Humas DPRD Kampar) jarang masuk kantor atau diduga hanya makan gaji buta dari Uang Rakya. Dan semestinya pejabat seperti itu tak patut dipelihara bila perlu di copot dari jabatanya, pintanya.

"Setelah nanti-nya lembaga kita mendapatkan rincian penggunaan anggaran Belanja Jasa Publikasi Media di Humas DPRD Kampar dan segera mungkin lembaga kita melaporkan kepada aparat hukum. Agar dilakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban pihak-pihak oknum yang tertentu," tegas Edison.

Edison menambahkan lagi, "menurut informasi yang kita dapatkan, bahwa banyak rekan-rekan media yang mendapatkan kerjasama di humas DPRD Kabupaten Kampar, dari tahun 2018, kwitansi sudah ditanda tangani malah tidak dicairkan." akibat dari hal tersebut, maka kita tidak main-main atau asal gertak doang, kita akan buktikan sesuai data yang kita peroleh. Tutup nya.

Untuk tidak salah persepsi dalam pemberitaan yang akan ditayangkan di media, berkali-kali media ini menghubungi Kasubag Humas DPRD Kampar, Nurmasnyah untuk konfirmasi penggunaan dana Belanja Jasa Publikasi Media yang dinilai menyimpang tersebut, Nurmasnyah_red tak pernah angkat pesan melalui WatsApp pribadinya juga tak dibalas.

(*Tim*)