SERGAPONLINE.COM BENGKALIS - Pemerintah Bengkalis melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan kegiatan forum grup diskusi (FGD) Perencanaan Berbasis E-Planing dan Mekanisme Pokok Pokok Pikiran DPRD di Batam. Hal itu mendapat kecam oleh masyarakat Bengkalis.

Kegiatan FGD tersebut menjadi peserta terdiri dari anggota DPRD Bengkalis serta dari TAPD Bengkalis dilaksanakan selama dua hari mulai hari ini, Kamis 12 Desember 2019 hingga Jumat mendatang.

Andika Sakai mantan aktifis BEM UIR menyayangkan kegiatan tersebut dilakukan di luar Provinsi Riau. Menurutnya, beberapa kecamatan bisa dijadikan tempat untuk kegiatan seperti tersebut. Seperti Kecamatan Mandau dan Pinggir.

"Tranportasi di sana juga terbilang lancar, dengan alasan memudahkan transportasi, tentu terjawab karena hanya dua sampai tiga jam menuju bandara di Pekanbaru," kata Andika Sakai Kamis (12/12/19)

Kader HMI Pekanbaru, Riau inipun menambahkan seharusnya pelaksnaan FGD bisa dilaksanakan di Bengkalis. Paling tidak bisa dilaksanakan di Pekanbaru.

"Bisa saja kegiatan ini dilaksanakan di Mandau, mengapa harus di Batam yang bahkan tidak ada efek nyatanya ke masyarakat Bengkalis dilaksanakan di sana," geram Andika Sakai

Terlebih lagi dalam kegiatan ini mengundang DPRD Bengkalis. Seharusnya mereka lebih memikirkan aspirasi masyarakat di setiap Dapilnya masing masing.

"Tidak hanya cukup di reses saja, alangkah baiknya lakukan kegiatan yg sifatnya memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan buat kegiatan yang lebih nyata. Bukan hanya sekedar retorika saja," tuturnya.

Andika mengatakan, bukan tidak suka dengan kegiatan FGD yang dilaksanakan di Batam. Tetapi dirinya mengingatkan DPRD Bengkalis untuk tidak terlena dengan menggunakan anggaran secara mubazir.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto berdalih kegiatan yang memboyong hampir 80 persen Anggota DPRD Bengkalis ke Batam dikarenakan narasumbernya hanya bisa hadir jika kegiatan dilakukan di Batam.

"Kenapa dilakukan di Batam, karena menyesuaikan jadwal dengan narasumber yang kita hadirkan. Karena jadwalnya sangat padat hingga masalah transportasi dan kemudahan kehadiran mereka menjadi pertimbangan," kata Rinto dihubungi media ini via phone.

Sedangkan dalam kegiatan FGD tersebut, lanjut Rinto. Pihaknya menghadirkan narasumber langsung dari Kementerian dalam negeri Dirjen Bangda.

"Dimana narasumber memaparkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah," tambah Rinto.

Hal senda juga disampaikan oleh tokoh muda masyarakat Bengkalis, Jefriden. Menurutnya, kegiatan pemerintahan Bengkalis seharusnya bisa dilaksanakan di Bengkalis.

Pasalnya beberapa tahun terakhir kondisi APBD Bengkalis selalu mengalami defisit, pelaksanakan kegiatan seharusnya bisa dilaksanakan di Bengkalis.

"Kalau dilaksanakan di Bengkalis tentu dengan pengeluaran Anggaran seperti penyewaan hotel bisa diserap hotel lokal," pungkasnya.(rls/fa)