SERGAPONLINE.COM LANGSA-PT. NUSANTARA I (PERSERO)  Menyatakan Siap Mendukung Dalam Rangka Pembangunan Kota Langsa Terutama berkaitan dengan RT/RW Kota Langsa.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Operasional PTP. Nusanatara I Langsa, Deswanto di hadapan para demonstran,  Senin (13/5/2019).

Lanjutnya, dukungan PTP. N-I tersebut dapat dibuktikan dengan telah dilepasnya HGU perkebunan pohon kelapa sawit seluas 1.300 hektare untuk perluasan RT/RW Kota Langsa.

Sedangkan untuk saat ini yang menjadi persoalan terhadap pelepasan 31 hektare lahan PTPN 1 Langsa ini adalah
Harga di bawah NJOP yaitu hanya Rp 8.900, sedangkan NJOP Rp11.000,-
Sehingga masalah ini sudah sampai di tingkat kasasi MA,  sehingga kita minta semua pihak harus bersabar. Dikarenakan
sedang dalam proses dan ada mekanisme hukum serta aturan yang harus dilalui, dimana Direksi PTPN 1 hanya berkewajiban menjaga asset.

Kata Deswanto, Wali Kota Langsa memahami masalah di PTPN 1 tersebut dan PTP. N-I juga memahami kebutuhan Pemko Langsa.

Lanjutnya,  Wali Kota juga sudah  mengatakan berapa pun nilai ganti rugi yang diputuskan atau turun dari MA, maka Pemko Langsa siap menerimanya, yang penting pohon bisa ditebang karena project (proyek) perluasan RTH Hutan Kota Langsa ini akan berakhir 2019 ini.

Disamping itu surat pernyataan dari Wali Kota Langsa, Selasa (7/5/2019) lalu telah diserahkan ke Holding PTPN III, Kamis (9/5/2019) pihaknya berdiskusi ke Pemko Langsa terkait izin penebangan pohon untuk perluasan RTH Hutan Kota.

Pada prinsipnya kami sepakat dan menyetujui program Pemko Langsa dan mulai hari ini penebangan pohon kelapa sawit di area HGU PTP. N-I Langsa boleh dikerjakan untuk perluasan RTH Hutan Kota yang berada ratusan meter dari Kantor DIREKSI.

Sebelumnya, ratusan massa mengatasnamakan dirinya Aliansi Pemuda, Mahasiswa Kota Langsa, Senin (13/5/2019) melakukan unjuk rasa ke Kantor Direksi PTP. N- I Langsa.

Dalam aksinya para pemuda dan mahasiswa  tersebut menuntut
Agar Direksi dan Komisaris PTP. N-I dicopot,  meminta pihak PTP. N-I mencabut kasasi di Mahkamah agung terkait permasalahan lahan HGU untuk pengembangan RTRW Kota Langsa.

Selanjutnya menuntut permintaan maaf security, karyawan dan Direksi yang dipublikasi di media atas tindakan arogansi terhadap pemuda dan Mahasiswa. Meminta PTPN wajib mengkalarifikasi terkait pernyataan oknum bawahanya akan menapikkan pembangunan RTH Kota Langsa yang viral di media sosial.

Serta Security, karyawan, Direksi dan Dirut PTPN wajib beritikat baik dan bersikap bijak untuk menerima elemen pemuda, mahasiswa dan masyarakat ketika hendak melakukan audiensi.

Dan yang terakhir PTPN harus transparan terkait penyakuran dan dan CSR dan Pola Plasma yang dileruntukan bagi masyarakat sekitarnya. (S)