SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar Lokakarya Penguatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) di Provinsi Riau di Hotel Pangeran, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi serta menyelaraskan langkah pemerintah daerah dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

Mengawali kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa penguatan RAD-PE menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat. Menurut Syahrial, penyusunan RAD-PE perlu dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan kondisi serta potensi risiko yang ada di daerah. 

Ia menegaskan bahwa kebijakan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional agar pelaksanaan program pencegahan ekstremisme dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Syahrial juga menyoroti data indeks potensi radikalisme di Provinsi Riau yang tercatat sebesar 12,8, sementara angka nasional berada pada 11,6. 

“Data tersebut tentunya menjadi perhatian bersama, bukan untuk memberikan stigma kepada masyarakat, tetapi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi risiko di lapangan,” ujarnya.

Melalui RAD-PE, Pemerintah Provinsi Riau juga mendorong agar program pencegahan ekstremisme dapat terintegrasi dengan kebijakan dan program perangkat daerah terkait. Beberapa bidang yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, ketahanan keluarga, hingga penguatan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Syahrial berharap, sinergi lintas sektor mampu memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus membangun lingkungan yang mendukung pencegahan penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan. Ia juga berharap meningkatnya pemahaman mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAD-PE. 

“Kami berharap lokakarya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam RAD-PE, sehingga langkah-langkah yang disusun dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan peran masing-masing,” harapnya.

Ia menutup sambutannya dengan memberikan dorongan agar kegiatan hari ini tidak hanya menghasilkan penguatan pemahaman saja. Ia berharap, kegiatan ini bisa memberikan manfaat nyata bagi perlindungan untuk masyarakat.(rls/res)