SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Dugaan praktik manipulasi aset negara kembali mencuat di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) II, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau. Kali ini, sorotan tertuju pada oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 ruas Simpang Lago – Pematang Reba, Hermi Ardani, yang diduga sengaja mengubah identitas kendaraan dinasnya.

Kendaraan operasional jenis Toyota Innova dengan nomor polisi B 1008 DQ yang seharusnya menggunakan plat merah (pemerintah), terpantau di lapangan telah berganti menjadi plat hitam layaknya kendaraan pribadi, namun dengan nomor yang tetap sama.

Ketua LSM Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau (LSM-MAMPIR), Hariyanto, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat tindakan arogan oknum pejabat tersebut.
"Kami sedang menyiapkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum, untuk segera disita mobil tersebut karena mobil adalah barang/milik negara yang tidak boleh disalahgunakan. Ini jelas bentuk manipulasi dan pelanggaran telak terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Plat merah itu identitas negara, bukan properti pribadi yang bisa diubah sesuka hati," tegas Hariyanto kepada media, Selasa (28/4/2026).

Hariyanto menilai, tindakan yang dilakukan oleh Hermi Ardani tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciderai etika sebagai aparatur negara.

"Mobil itu dipinjamkan negara untuk menunjang tugas pokok dan mobilitas proyek, bukan untuk disamarkan identitasnya. Sebagai manajer ruas jalan, seharusnya memberikan keteladanan, bukan malah menunjukkan gaya hidup yang tidak transparan dengan mengakali aturan," tambahnya dengan nada kecewa.

Hariyanto menyoroti lemahnya pengawasan internal di lingkungan BPJN Riau. Ia menduga ada pembiaran dari staf Barang Milik Negara (BMN) terhadap perilaku menyimpang ini.

"Kami menduga ada unsur kesengajaan dan arogansi di sini. Jika plat nomor diganti tanpa izin resmi dari kepolisian, maka TNKB tersebut ilegal. Secara hukum, pelakunya bisa terancam pidana kurungan hingga dua bulan atau denda material. Kami mendesak Kepala Balai untuk segera memberikan sanksi tegas. Jangan sampai citra institusi rusak gara-gara satu oknum," ujar Hariyanto.

Berdasarkan aturan hukum, setiap kendaraan dinas wajib menggunakan plat merah sebagai penanda bahwa operasionalnya dibiayai oleh uang rakyat.

Penggunaan plat hitam palsu sering kali disalahgunakan untuk kepentingan di luar kedinasan, seperti berlibur atau keperluan pribadi lainnya yang tidak sesuai peruntukan.

Hingga berita ini diturunkan, PPK 2.2 Hermi Ardani saat dikonfirmasi pada Selasa (28/4/2026) terkait temuan tersebut melalui telepon selulernya, belum memberikan respon atau klarifikasi resmi.

Penulis: Hadi Zega