SERGAPONLINE.COM PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau tancap gas melakukan evaluasi mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Bertempat di Ruang Rapat Medium DPRD Riau Ahad (5/4/2026), Pansus memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membedah realisasi program kerja yang telah berjalan.
Ketua Pansus LKPJ 2025, Androy Aderianda, menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan sejalan dengan janji politik kepala daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh program yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dalam satu minggu ke depan, Pansus akan menganalisis data secara detail untuk memetakan OPD mana saja yang memerlukan catatan perbaikan serius,” ujar Androy tegas saat memimpin rapat.
Fokus utama Pansus kali ini adalah optimalisasi potensi daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Androy menambahkan bahwa hasil analisis tersebut akan menjadi fondasi bagi rekomendasi strategis di rapat paripurna mendatang.
Sektor Sumber Daya Manusia juga tak luput dari perhatian. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memaparkan rencana penerapan manajemen talenta untuk karier ASN. Merespons hal itu, Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, memberikan catatan khusus mengenai efisiensi anggaran.
“Manajemen talenta harus diterapkan secara tepat sasaran. Namun yang tidak kalah penting adalah pengendalian belanja pegawai dan upaya nyata kita dalam memulihkan kondisi APBD agar lebih sehat,” kata Indra.
Di sisi lain, anggota Pansus seperti Sumardany Zirnata dan Evi Juliana menyoroti aspek transparansi keuangan. Mereka meminta klarifikasi mendalam terkait adanya pergeseran anggaran dan persoalan tunda bayar di beberapa dinas teknis.
Selain isu internal pemerintahan, sektor informasi publik dan lingkungan turut menjadi sorotan utama. Androy meminta Diskominfotik lebih agresif dalam menangkal berita bohong.
“Diskominfotik punya peran krusial sebagai benteng informasi. Program klarifikasi informasi publik harus diperkuat untuk mengantisipasi penyebaran hoaks yang bisa merugikan masyarakat,” tambahnya.
Sementara untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Pansus menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap izin lingkungan dan pengelolaan hutan agar tetap terjaga di tengah pembangunan yang masif.
Rapat maraton yang dihadiri juga oleh anggota Pansus lainnya, yakni Samsuri Daris dan Abdullah, ini akan dirangkum menjadi dokumen rekomendasi resmi DPRD sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di Bumi Lancang Kuning. ADV