SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Menanggapi derasnya isu miring terkait penunjukan pelaksana proyek di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4, Afdirman Jupri, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan jasa konstruksi telah dilakukan secara transparan melalui sistem resmi negara, Selasa (31/3/2026). Afdirman menjelaskan bahwa pemilihan pemenang proyek, khususnya di wilayah kerja Ruas Pekanbaru hingga batas Provinsi Sumatera Barat, menggunakan mekanisme e-purchasing melalui sistem e-katalog versi 6 dengan metode mini kompetisi. "Semua prosesnya dilakukan by system melalui aplikasi e-katalog. Siapa pun kontraktornya bisa berpartisipasi, asalkan mereka mampu memenuhi seluruh kriteria dan dokumen pengadaan yang disyaratkan. Jadi, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Afdirman saat memberikan klarifikasi kepada media.

Terkait tuduhan adanya "lompatan" prosedur langsung ke kontrak tanpa tahapan yang jelas pada proyek pembangunan dan material jembatan gantung, Afdirman membantah keras hal tersebut. Ia menyebut informasi yang beredar di lapangan tidak sesuai dengan fakta administrasi yang ada. Afdirman menambahkan, saya yakin bahwa pelaksanaan sistem sudah sesuai prosedur, baik mekanisme evaluasi pemetawara rendah dan tinggi, untuk itu kita kita berani untuk melanggar ketentuan mekanisme tersebut, tuturnya.

"Mengenai informasi yang tersebar itu tidak benar. Kami sangat menjunjung tinggi aturan. Melakukan pelanggaran prosedur sama saja dengan menggantung leher sendiri. Kami tidak akan berani melakukan hal seberani itu," tegasnya.
Ia pun menyayangkan adanya spekulasi negatif yang berkembang. Menurutnya, dinamika dalam proses pengadaan terkadang memicu ketidak senangan dari pihak-pihak tertentu yang kemudian menyebarkan informasi tidak valid. Terkait pembongkaran jembatan Callender Hamilton (CH) yang juga sempat disorot, Afdirman menyatakan hingga saat ini prosesnya masih dalam tahap pengadaan.
Di sisi lain, kritik tajam sempat datang dari Ketua LSM Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau (MAMPIR), Haryanto. Ia mendesak pihak BPJN untuk lebih transparan dan meminta audit menyeluruh atas proyek-proyek tersebut. Haryanto mencurigai adanya potensi praktik tidak sehat di balik layar penggunaan sistem e-katalog tersebut.
Menutup keterangannya, Afdirman berharap masyarakat dan pihak terkait melihat data secara objektif agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut mengenai integritas pembangunan infrastruktur di Riau.

Jasril