SERGAPONLINE.COM JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bergerak cepat memetakan kondisi pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Hal itu dilakukan setelah ditunjuk sebagai ketua satuan tugas (satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdasarkan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah awal dilakukan melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Tito menegaskan, pemetaan kondisi daerah terdampak menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi percepatan pemulihan. Ia membagi wilayah terdampak ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat pemulihan.

“Kami bagi menjadi tiga kelompok, yaitu daerah yang sudah normal atau mendekati normal, setengah pulih, dan yang belum pulih,” ujar Tito saat rapat koordinasi di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pemerintah daerah, tercatat 15 dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi masih berada pada kategori belum pulih. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah wilayah belum pulih terbanyak, sedangkan Sumatera Barat menunjukkan tingkat pemulihan paling tinggi.

“Setelah mendengarkan bupati dan wali kota, ada wilayah yang awalnya tidak kita duga ternyata perlu perhatian khusus, dan ada juga yang kita kira masih bermasalah ternyata sudah pulih,” katanya.

Sejak fase awal bencana, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan telah melakukan penanganan darurat secara masif. Upaya tersebut mencakup pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan darurat, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, sebagian besar wilayah terdampak menunjukkan progres positif. Pemulihan ditandai dengan kembali berfungsinya pemerintahan daerah, terbukanya konektivitas jalan utama, beroperasinya layanan kesehatan dan pendidikan, serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi warga.

Untuk mempercepat pemulihan di lapangan, Tito mengusulkan penambahan sekitar 5.000 personel dari unsur TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara (ASN). Personel tersebut akan difokuskan membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, serta fasilitas umum.

“Pemulihan harus dipercepat sebelum Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, kerja akan jauh lebih berat. Jadi periode ini harus benar-benar digenjot,” pungkas Tito.

H