SERGAPONLINE.COM PEKANBARU – Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bahas Finalisasi Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2026, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Riau, Rabu (19/11/2025).

Dalam pembahasan rancangan anggaran 2026, Komisi II menyoroti sejumlah program yang perlu diperjelas dan disesuaikan, antara lain program pengembangan destinasi wisata, kegiatan pemasaran pariwisata, serta efektivitas penggunaan anggaran publikasi baik cetak maupun elektronik. 

Komisi II juga meminta penjelasan mengenai fasilitas kegiatan promosi wisata di luar negeri dan pelaksanaan event unggulan seperti Bono, Pacu Jalur, dan Bakar Tongkang. Selain itu, penajaman program ekonomi kreatif melalui festival seni budaya di berbagai kabupaten/kota turut menjadi perhatian.

Terkait penyesuaian program berdasarkan aspirasi masyarakat, Anggota Komisi II meminta agar kebutuhan dan usulan masyarakat yang sempat tertunda dapat kembali dimasukkan dalam program kerja Dinas Pariwisata tahun 2026.

Pada aspek penguatan sumber daya manusia, Ketua Komisi II Adam Syafaat mengusulkan agar Dinas Pariwisata mengadakan pelatihan yang memberikan manfaat langsung, seperti pelatihan digital marketing bagi generasi muda. 

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan media sosial serta membuka peluang penghasilan bagi masyarakat.

Dalam hal pemerataan program antar daerah, Anggota Komisi II Ginda Burnama menyoroti distribusi kegiatan pariwisata di setiap kabupaten/kota serta optimalisasi pemanfaatan aset pariwisata strategis, termasuk Riau Center Half, agar kontribusinya lebih terasa bagi masyarakat.

Terkait penganggaran SDM dan PPPK, Kepala Dinas Pariwisata Roni Rakhmat menjelaskan struktur penganggaran gaji untuk 110 pegawai, termasuk penyesuaian gaji 12 bulan dan TPP, serta kesiapan memasukkan data PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum pembahasan dilanjutkan ke tingkat Badan Anggaran (Banggar), Komisi II DPRD Provinsi Riau meminta agar dilakukan penyempurnaan struktur program, perbaikan alokasi anggaran yang dinilai belum tepat, pemerataan program antar kabupaten/kota, serta penyampaian data pendukung secara lengkap. 

Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan rancangan program dan anggaran yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada peningkatan sektor pariwisata di Provinsi Riau.

Untuk diketahui, rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau Androy Aderianda, serta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, yakni Ginda Burnama, Sutan Sari Gunung, dan Monang Eliezer Pasaribu.
Dari pihak Dinas Pariwisata Provinsi Riau, hadir Kepala Dinas Roni Rakhmat, beserta jajaran.  ADV