SERGAPONLINE.COM PEKANBARU  - Kinerja oknum pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menjadi sorotan. Ada di antaranya ternyata tidak aktif bekerja sehingga berdampak pada belum optimalnya pendapatan sejumlah sektor pajak daerah.

Plt Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut tidak menampik hal itu. Ia mengakui bahwa masih banyak oknum pegawai terutama Tenaga Harian Lepas (THL) tidak aktif bekerja.

"Untuk penegakan disiplin, hari ini kami lihat masih banyak pegawai terutama THL tidak aktif bekerja," tegasnya.

Sejumlah oknum THL tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia tidak ingin keberadaan THL itu malah menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Maka kita coba tata kembali kinerja internal pegawai dan THL, agar akhir tahun ini kita bisa mencapai target. Kemudian di tahun depan kita lebih siap," jelasnya.

Ingot mengakui ada sejumlah upaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah terutama dari pajak daerah. Ia bakal mengkaji rencana formasi ulang struktur kerja di Bapenda Kota Pekanbaru.

Formasi ulang ini menjadi bagian dari pembenahan internal ini bukan hanya untuk jajaran di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. Namun pembenahan internal ini meliput UPT Bapenda Kota Pekanbaru yang ada di sejumlah kecamatan.

"Selama ini ada UPT di beberapa kecamatan, tapi kita rasakan kinerjanya belum optimal," terangnya.

Target capaian pendapatan daerah di UPT Bapenda masih secara global atau belum spesifik. Ia menilai perlu ada gebrakan terutama dalam menentukan target pendapatan di setiap UPT nantinya.

"Nantinya kita bakal ditetapkan ada target kinerja personal, sehingga seluruh staf di UPT punya wilayah tanggung jawab," terangnya.

Proses pembagiannya bisa target satu RW terbagi untuk beberapa staf di UPT Bapenda Kota Pekanbaru. Mereka harus memiliki target pendapatan daerah di masing-masing RW dalam pengawasannya.

"Jadi semua staf di UPT punya target kinerja, supaya nanti pekerjaan tim di lapangan lebih terukur dan target pendapatan daerah bisa tercapai," jelasnya.

Ingot menyampaikan bahwa tim di lapangan jangan cuma fokus pada sektor PBB perkotaan dan BPHTB saja. Ia menilai masih ada potensi sektor pajak daerah yang belum terjangkau dengan baik.

"Kan bisa juga gali pajak-pajak dari sektor lainnya, kan setiap RW itu ada restoran, potensi hotel maupun reklame," paparnya.

Adanya target kinerja ini tentu bisa mendorong peningkatan realisasi pajak daerah dan pelaporannya. Begitu juga dengan penerapan digitalisasi layanan pajak daerah sehingga proses pelaporan dan pembayaran bisa secara online. (rsc)