SERGAPONLINE.COM ROHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Rabu (30/7/2025) di aula sidang utama Kantor DPRD Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi, Rohil, Provinsi Riau.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rohil Ilhami tersebut juga di hadiri Para Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati Rohil Jhony Charles, Sekda Rohil Fauzi Efrizal, Sekwan Budi Fitriadi, Para Kepala OPD, 30 anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir.
Ketua DPRD Rohil Ilhami memaparkan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD terkait pertanggungjawaban Bupati Rokan Hilir atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 setiap fraksi telah memberikan masukan yang konstruktif dan reflektif, mencerminkan komitmen untuk mengelola anggaran daerah dengan transparan dan akuntabel.
" Pandangan umum ini tidak hanya menjadi catatan penting bagi pelaksanaan anggaran, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam menjamin penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat," kata Ilhami.
Lanjutnya,"  terima kasih atas keterlibatan dan kontribusi pemikiran dari setiap fraksi yang sangat berarti dalam proses ini Mari kita lanjutkan dengan membahas untuk menyempurnakan dan berganti semoga hasil pembahasan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah," jelasnya.
Sebelumnya, masing-masing fraksi di DPRD Rohil telah menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024 oleh Bupati Rohil. Dimana masing-masing fraksi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Rokan Hilir yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Masing masing fraksi di DPRD sebelumnya telah mendengarkan dengan seksama dalam pidato Bupati tersebut bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Rokan Hilir dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) provinsi Riau dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
Fraksi-fraksi di DPRD menilai Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan tata kelola bidang keuangan dengan baik. Dan masing-masing fraksi memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap capaian tersebut.
Namun fraksi DPRD juga  mengingatkan kepada Bupati Rokan Hilir bahwasanya capaian itu hakikatnya adalah sebuah kewajiban yang mesti di wujudkan dalam setiap kegiatan pelaksanaan keuangan daerah yang salah satu fungsinya bertujuan untuk menjaga rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Fraksi juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar dapat melaksanakan realisasi kewajiban pemerintah seperti pembayaran tunjangan dan gaji PNS serta honorer diupayakan untuk tepat waktu tiap bulannya.
Dalam penyampaiannya, sebanyak 8 fraksi di DPRD memberikan catatan penting kepada Pemerintah daerah yaitu terkait dengan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama wilayah pesisir. Masalah peningkatan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, Optimalisasi sumber-sumber PAD agar tidak ketergantungan dengan dana transfer serta optimalisasi kinerja OPD. Fraksi-fraksi juga meminta komitmen yang jelas dari pemerintah daerah agar penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat lebih dimaksimalkan dari tahun ke tahun.
Terkait Silva yang cukup signifikan juga menjadi sorotan DPRD bahwa hal ini menandakan masih terdapat program yang belum terlaksana maksimal, diharapkan kedepan perencanaan dan pelaksanaan program dapat lebih terintegrasi dan tempat waktu sehingga Silva dapat diminimalkan.
Selain itu sebagian fraksi menyoroti kegelisahan masyarakat Rokan Hilir terhadap adanya penertiban kawasan hutan di beberapa daerah Kecamatan tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Fraksi-fraksi di DPRD meminta kepada pemerintah untuk berkomunikasi kepada Satgas PKH bagaimana solusinya menjawab keluhan masyarakat Rohil yang rumah dan kebunnya masuk dalam wilayah penertiban kawasan hutan.
Pada kesimpulan akhir semua fraksi di DPRD Rohil menyatakan  menerima pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap realisasi penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024 dan dapat ditindaklanjuti pada tahap pembahasan selanjutnya. (Irwan)