SERGAPONLINE.COM ROHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui komisi A dan komisi D menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rohil untuk membahas berbagai tuntutan penyelesaian permasalahan PPPK, Rabu( 23/7/2025) di ruang Banmus Kantor DPRD Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi Rohil Provinsi Riau.
Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Rohil Maston dan di dampingi Wakil Ketua II Imam Suroso dan Wakil Ketua III Basiran Nur Effendi serta anggota Komisi A dan Komisi D DPRD Rohil, Purnomo, Nanang Sutiyo, Ahmad Saufi dan Devi serta dihadiri juga Ketua DPD Persatuan PPPK Rohil Al Faizan dan Anggota serta para tenaga PPPK yang mengadukan nasibnya ke DPRD terkait berbagai permasalahan atas seleksi penerimaan tenaga ASN PPPK tahap I Data Base dan tahap II non database formasi Rokan Hilir.
Wakil Ketua I DPRD Rohil Maston saat membuka rapat mempertanyakan terkait permasalahan masing-masing tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK tahap I maupun tahap II dapat disampaikan melalui Ketua persatuan PPPK Rohil.
Ketua Persatuan PPPK Rohil Al Faizan menyampaikan sebanyak 7 tuntutan terkait seleksi penerimaan PPPK formasi Rokan Hilir diantara terkait keterlambatan Penyerahan SK ASN PPPK Tahap 1, sehingga saat ini, sejumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi ASN PPPK tahap pertama belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, padahal telah memenuhi semua syarat administratif dan lulus seleksi sesuai mekanisme resmi dari BKN.
Kemudian yang kedua terkait penundaan pengumuman hasil seleksi ASN PPPK Tahap 2 . Dimana proses pengumuman hasil seleksi PPPK Tahap 2 dan 3 mengalami penundaan yang cukup panjang tanpa kejelasan alasan resmi dari pihak berwenang. Yang ketiga terkait status peserta R2 dan R3 banyak peserta yang berada dalam status R2 (belum validasi teknis) dan R3 (penolakan dari instansi daerah) belum mendapatkan kepastian tindak lanjut dari pihak instansi maupun kementerian terkait. 
Ke empat mempertanyakan nasib peserta seleksi Tahap 1 dan 2 yang tidak lulus karena ketiadaan formasi. Banyak tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi dengan memenuhi syarat dan nilai ambang batas, namun tidak lulus karena tidak tersedianya formasi.
Kemudian terkait relokasi ASN PPPK untuk mempertanyakan juga kejelasan permasalahan Relokasi rekan-rekan anggota ASN PPPK yang masih belum terlihat titik terangnya hingga saat ini, sehingga hal itu berdampak pada permasalahan data SKP dan kinerja ASN PPPK pada sistem e-Kinerja BKPSDM Rokan Hilir. 
Penempatan Ulang Operator Sekolah yang Lulus PPPK Tahun 2024 dan terakhir pemberian kuota untuk PPG guru PAI dari Pemerintah daerah. Banyak guru Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya di daerah seperti Rokan Hilir, yang sudah mengajar bertahun-tahun tetapi belum mengikuti PPG karena kuota terbatas. 
Terkait permasalahan yang diajukan pengurus  DPD PPPK Rohil tersebut pihak DPRD Rohil, Maston menanggapi bahwa semua tuntutan yang di sampaikan perwakilan honorer yang mengikuti seleksi ASN PPPK diterima dan akan disampaikan kepada OPD terkait.
" Ya tadi kita melaksanakan RDP bersama organisasi DPD Persatuan PPPK yang pokok permasalahan yang di sampaikan ada 7 tuntutan di antaranya terkait masalah ASN PPPK yang lulus tahap I lama dilantik, ada yang sudah dinyatakan lulus di seleksi tahap 2 namun gagal setelah di sanggah. Jadi ada 7 tuntutan yang mereka sampaikan ini kita terima dan nanti akan kita susun jadwal untuk melakukan RDP dengan BKPSDM," kata Maston.
Lanjutnya," kita berharap untuk melaksanakan RDP dengan BKPSDM, adik-adik yang merasa permasalahannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat melengkapi administrasinya agar saat disampaikan pada RDP dengan BKPSDM bisa di sinkronkan," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi D DPRD Rohil, Purnomo bahwa ada 7 tuntutan yang diajukan perwakilan tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua DPRD. Ia mengatakan ada poin penting yang perlu disampaikan kepada BKPSDM terkait guru PAI yang masih banyak belum mengikuti PPG.
"Kita dari komisi D DPRD meminta kepada kawan-kawan yang mengalami masalah pada proses seleksi penerimaan ASN PPPK untuk dapat mempersiapkan berkas administrasinya. Setelah lengkap nanti akan kita diskusikan ke BKPSDM, kemudian ada poin penting terkait tenaga guru PAI Rohil bisa mengikuti program PPG," jelas Purnomo.
Ketua DPD Persatuan PPPK Al Faizan menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Komisi A dan Komisi D yang sudah bersedia menampung aspirasi para tenaga honorer yang mengikuti proses seleksi penerimaan AEan PPPK ini. Semoga apa yang menjadi harapan rekan-rekan yang mengalami permasalahan dapat terjawab dan terealisasi dengan sebaik. (Irwan)