SERGAPONLINE.COM PEKANBARU – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI), Ismail Sarlata, meminta Gubernur Riau H. Abdul Wahid untuk tidak terlalu cepat berbangga atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 yang dinyatakan sukses oleh sejumlah oknum Dinas Pendidikan Riau.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (12/7/2025), Ismail mengingatkan bahwa klaim keberhasilan yang disampaikan kepada Gubernur perlu diuji terlebih dahulu oleh publik dan elemen masyarakat. Menurutnya, sejumlah indikasi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa baru di beberapa sekolah favorit.
"Masyarakat bersama elemen sipil akan menguji kebenaran klaim sukses tersebut. Sebab, berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat dugaan pencatutan nama sejumlah pejabat penting oleh oknum Dinas Pendidikan Riau demi meloloskan siswa-siswa tertentu ke SMA Negeri 1, 4, dan 8," ujar Ismail.
Dugaan pencatutan tersebut melibatkan nama Gubernur Riau, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Danlanut, Danrem, hingga Danlanal. Nama-nama tersebut disebut-sebut digunakan untuk memberikan atensi khusus dalam proses penerimaan siswa yang sebelumnya tidak lolos seleksi SPMB.
Praktik tersebut, lanjut Ismail, dinilai telah menghilangkan hak masyarakat luas, khususnya calon siswa yang mengikuti jalur resmi dan memenuhi ketentuan. Upaya "rekapitulasi khusus" yang dilakukan Dinas Pendidikan Riau disebut dijalankan melalui mekanisme penambahan kuota berdasarkan Surat Edaran Nomor: 400.3.8.1/Disdik/2.0/2025/9867 tertanggal 7-8 Juli 2025, yang ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Riau, H. Erisman Yahya, M.H.
Atas dasar itu, Ismail meminta Gubernur Riau, bersama pimpinan lembaga negara yang namanya dicatut, untuk segera meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari Plt Kadisdik dan Sekretaris Dinas Pendidikan Riau.
"Langkah ini penting demi menjaga nama baik institusi dan pejabat-pejabat yang disebut-sebut dalam proses tersebut, serta demi menegakkan keadilan bagi masyarakat Riau yang ingin anaknya mengenyam pendidikan di sekolah favorit secara adil dan transparan," tegasnya.

Editor: Hadi