SERGAPONLINE.COM KAMPAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kampar, Kamis (10/4/2025).
Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT menyampaikan langsung tanggapan tersebut, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kampar, Hambali, SE, MBA, MH. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.Hi, serta dihadiri oleh para pimpinan DPRD, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Yuzar mengapresiasi seluruh saran, catatan, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Terkait sorotan Fraksi Gerindra mengenai penyelesaian tunda bayar pekerjaan fisik tahun 2024 yang mencapai Rp63 miliar, Bupati menyampaikan bahwa penyelesaian pembayaran akan diupayakan pada tahun anggaran 2025. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD dalam mendorong keberhasilan program-program pemerintah.
Menanggapi Fraksi Demokrat, yang menyampaikan 15 catatan penting—mulai dari serapan anggaran yang belum optimal hingga ketimpangan distribusi tenaga kesehatan—Bupati menyatakan komitmen untuk mendorong OPD bekerja lebih efisien, tepat sasaran, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Catatan Fraksi Demokrat menjadi cermin bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan memperkuat reformasi birokrasi secara nyata,” ujar Yuzar.
Bupati juga menanggapi pandangan Fraksi Golkar yang menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset daerah, dan pembayaran honorarium tenaga honorer. Ia menyebut bahwa penyesuaian organisasi dan penempatan SDM yang tepat akan menjadi bagian dari reformasi struktural di tahun 2025.
Mengenai Fraksi PPP dan Fraksi PKS, yang meminta agar pendidikan dan kesehatan dijadikan prioritas utama, Yuzar menyatakan bahwa hal tersebut telah masuk dalam agenda strategis pembangunan daerah, termasuk dalam hal beasiswa, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan transparansi anggaran.
“Aspirasi dari PPP dan PKS sangat sejalan dengan arah kebijakan kami. Pembangunan yang berpihak pada rakyat akan terus kami kawal,” tegasnya.
Dalam jawabannya kepada Fraksi NasDem, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kampar telah melaksanakan program bantuan pendidikan melalui Program Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP), membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Untuk Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Kampar menegaskan komitmennya terhadap optimalisasi PAD, pembinaan BUMD, serta penertiban usaha galian C ilegal. Pembinaan berkala terhadap BUMD juga akan terus dilakukan agar mereka dapat memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.
Sementara itu, terhadap catatan Fraksi PAN, Pemerintah Kabupaten Kampar memastikan bahwa arah pembangunan tetap sejalan dengan visi “Kampar yang Agamis, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan,” serta akan terus menjaga komitmen tersebut dalam setiap program kerja.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi-fraksi akan dijadikan pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menyampaikan terima kasih atas kritik membangun dan dukungan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.
“Kami sangat menghargai seluruh catatan, saran, dan harapan dari fraksi-fraksi. Ini menjadi energi positif dalam menyempurnakan arah pembangunan Kampar ke depan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2024 serta penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.

ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KAMPAR