SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Enam proyek pembangunan di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau, diduga sarat korupsi. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan gedung negara sederhana (BGNS) dan Ruang Praktik Siswa (RPS) di SMKN 1 dan SMAN 2 Lubuk Dalam, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024.
Ketua Koordinator Investigasi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), Tehe Z. Laia, mengungkapkan sejumlah temuan terkait kejanggalan proyek ini. Investigasi yang dilakukan sejak September 2024 hingga Januari 2025 menemukan bahwa pengerjaan proyek tidak memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Temuan LSM KPK: Kejanggalan dan Dugaan Korupsi, Menurut Tehe, dua proyek di SMKN 1 Lubuk Dalam masing-masing senilai Rp1,4 miliar lebih, serta empat proyek lainnya di SMAN 2 Lubuk Dalam, memiliki berbagai indikasi penyimpangan. Total nilai proyek ini mencapai Rp8 miliar lebih.
"Metode pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Pengawasan proyek pun tidak dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, konsultan pengawas, maupun kontraktor," ungkap Tehe, Selasa (14/1/2025).
Lebih lanjut, Tehe menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati Dinas Pendidikan Riau sebanyak dua kali, yaitu pada 3 dan 13 Desember 2024. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan serius. Dalam surat tersebut, LSM KPK meminta agar pembayaran proyek ditunda hingga pemeriksaan fisik proyek dilakukan di lapangan.
Kontraktor dan Dugaan Manipulasi, Kontraktor pelaksana, Asep alias Suparman dari CV Bobby Brothers, mengakui bahwa dirinya hanya hadir di awal pelaksanaan proyek dan menyerahkan pengerjaan kepada pekerja borongan. Pernyataannya ini menambah kuat dugaan lemahnya pengawasan di lapangan.
Namun, Asep justru menuding bahwa tim investigasi LSM KPK dan wartawan adalah suruhan Dinas Pendidikan Riau untuk mencari-cari kesalahannya. "Saya baru pertama kali menangani proyek di Dinas Pendidikan Riau. Proyek saya hanya dua lokasi, satu di SMKN 1 Lubuk Dalam dan satu lagi di dekat MTQ Pekanbaru," ujar Asep.
Pecah Paket dan Dugaan Pembengkakan Anggaran, Hasil investigasi LSM KPK mengindikasikan bahwa proyek-proyek ini sengaja dipecah menjadi beberapa paket dengan nilai masing-masing Rp1,4 miliar. Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Riau, Edi Rusma Dinata. Dalam surat resmi tertanggal 19 Desember 2024, disebutkan bahwa pelaksanaan proyek telah sesuai ketentuan.
Namun, LSM KPK mencatat bahwa pembengkakan anggaran pada proyek ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar.
Respon Kadisdik Riau, Plt Kadisdik Riau, Edi Rusma Dinata, membantah pernah bertemu dengan kontraktor terkait. "Saya tidak pernah bertemu kontraktor tersebut. Jika ada, suruh dia temui saya," tegas Edi melalui sambungan telepon, Rabu (15/1/2025).
Tuntutan LSM KPK, DPP LSM KPK meminta Dinas Pendidikan Riau untuk menunda pembayaran proyek hingga dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh di lapangan. "Kami mendesak agar kontraktor bertanggung jawab dan memperbaiki proyek sesuai kontrak dengan pengawasan ketat. Negara tidak boleh dirugikan," tutup Tehe.

Penulis: Bowo