SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk pemeliharaan jalan provinsi di Riau kembali menjadi sorotan publik. Proyek pemeliharaan Jalan Pangkalan Pisang di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, menjadi salah satu yang dipertanyakan efektivitasnya. Pasalnya, meski anggaran terus dialokasikan setiap tahun, kondisi jalan tetap rusak dan berlubang, memicu kekecewaan masyarakat.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemberantas Korupsi Provinsi Riau melalui salah satu anggotanya, Tehe, menyampaikan kritik keras terhadap pengelolaan dana pemeliharaan jalan tersebut. Ia mempertanyakan kenapa anggaran besar dari APBD Provinsi Riau tahun 2024 ini tidak menghasilkan jalan yang layak dan tahan lama.
“Saya sering memantau kondisi jalan, mulai dari Pekanbaru menuju Koto Gasib hingga KM 11 Persimpangan Pelalawan. Jalan yang diperbaiki cepat rusak kembali, bahkan dalam hitungan minggu,” ujar Tehe, Selasa (10/12/2024).
Menurut pantauan terbaru pada Oktober 2024, banyak ruas jalan provinsi yang berlubang dan membahayakan pengguna jalan. Kondisi ini, menurut Tehe, menunjukkan lemahnya pengelolaan proyek pemeliharaan yang dikelola oleh UPT I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Minimnya Tanggapan dari Pihak Terkait
Tehe menyatakan bahwa LSM telah beberapa kali melaporkan kondisi ini ke Dinas PUPR Provinsi Riau. Namun, hingga kini belum ada respons berarti dari pihak terkait, termasuk dari Kepala UPT I PUPR Provinsi Riau, Khairil Anwar.
“Kami kecewa karena laporan kami seolah diabaikan. Jika ini terus berlanjut, kami akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum untuk mengaudit anggaran pemeliharaan jalan. Kami menduga ada kejanggalan dalam pelaksanaannya,” tegas Tehe.
Ia juga menyoroti ketiadaan rambu peringatan di lokasi jalan yang rusak, yang menurutnya menjadi bukti kurangnya perhatian serius dari pemerintah. “Lubang-lubang di jalan sangat berbahaya, tapi tidak ada rambu yang dipasang untuk memperingatkan pengguna jalan,” tambahnya.
Desakan LSM dan Harapan Masyarakat. LSM Komunitas Pemberantas Korupsi Provinsi Riau mendesak agar pemerintah provinsi dan Dinas PUPR segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Proyek pemeliharaan jalan, menurut mereka, harus dikelola secara serius agar anggaran negara tidak terbuang percuma.
“Kita minta pemerintah serius menangani ini. Jangan sampai setiap tahun jalan diperbaiki, tapi hasilnya selalu mengecewakan,” kata Tehe.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, M. Arif Setiawan, dan Kepala UPT I Khairil Anwar belum memberikan tanggapan atas permasalahan ini.
Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan jalan.

Penulis: Hadi Zega