SERGAPONLINE.COM PEKANBARU  - Proyek pemeliharaan Jalan peeawang Siak dan jalan Pangkalan Pisang di Kecamatan Koto Gasib, Jalan Jend Sudirman Laksamana Kecamatan Sabah Auh, dan sampai ke Teluk Mesjid Kabupaten Siak - siak kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, siak kecil. Terancam dilaporkan ke aparat penegak hukum karena diduga penuh dengan masalah dan tidak memberi hasil yang memadai, Senin (11/11/2024).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemberantas Korupsi Provinsi Riau mempertanyakan alokasi anggaran yang terbuang percuma karena proyek jalan ini cepat rusak setelah diperbaiki.
Tehe, seorang anggota LSM Komunitas Pemberantas Korupsi Provinsi Riau, menyatakan bahwa pemeliharaan jalan yang dilakukan di beberapa wilayah, termasuk dari Pekanbaru menuju Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, tak memberikan hasil memuaskan. Menurutnya, pemeliharaan jalan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Riau tahun 2024, namun kondisi jalan tetap buruk.

“Saya sering melakukan pemantauan di lokasi proyek, mulai dari Pekanbaru menuju Koto Gasib, hingga KM 11 persimpangan Pelalawan. Kondisi jalannya rusak, bahkan setelah diperbaiki tidak bertahan lama dan kembali berlubang dalam hitungan minggu,” ujar Tehe.
Menurut pantauan terbaru pada 5 Oktober 2024, banyak bagian jalan yang berlubang dan rusak parah, menimbulkan risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan. Tehe menyatakan bahwa LSM sudah berulang kali melaporkan kondisi ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, namun tidak ada tindakan yang berarti dari pihak terkait, termasuk Kepala UPT I PUPR Provinsi Riau, Khairil.

“Kami kecewa dengan pihak PUPR yang terkesan mengabaikan keluhan kami. Kalau mereka tidak segera merespon, kami akan melaporkan ini secara resmi ke aparat penegak hukum agar dilakukan audit atas pelaksanaan proyek ini. Kami menduga ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan jalan, karena setiap tahun puluhan miliar dialokasikan, tapi hasilnya tidak memuaskan,” tambah Tehe.
Dia juga mengkritik Dinas PUPR Provinsi Riau karena tidak memasang rambu peringatan di lokasi jalan yang rusak, padahal lubang-lubang ini berbahaya bagi pengguna jalan. Tehe menduga bahwa proyek pemeliharaan ini tidak dikelola dengan serius dan hanya membuang anggaran negara.
“Kita minta agar pihak PU dan pemerintah benar-benar serius dalam menangani masalah ini. Kalau proyek terus-terusan diperbaiki tapi cepat rusak lagi, itu artinya anggaran negara hanya terbuang sia-sia,” lanjut Tehe.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, M. Arif Setiawan, dan Kepala UPT I Khairil, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.
LSM Komunitas Pemberantas Korupsi Provinsi Riau berharap agar pemerintah provinsi dan pihak PUPR segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak dan menyelesaikan masalah ini secara tuntas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Penulis: Hadi Zega