SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Kabar tentang kekosongan kas daerah Provinsi Riau semakin santer terdengar. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau (Mampir), Hariyanto, mendesak Penjabat (PJ) Gubernur Riau, Dr. Rahman Hadi. M.Si untuk segera menindaklanjuti isu ini. Kritik keras dilontarkan, meminta PJ Gubernur “bangun dari tidur” untuk mengatasi permasalahan ini sebelum semakin merugikan publik.
Desas-desus mengenai kondisi kas daerah Riau yang kosong telah berlangsung selama hampir tiga bulan. Beberapa kontraktor, yang identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah tercetak dan ditandatangani sejak 18 Oktober 2024, hingga kini belum terealisasi. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keresahan bagi pihak-pihak yang bergantung pada anggaran daerah, terutama bagi para kontraktor yang memiliki proyek berjalan di Provinsi Riau.
Dalam wawancara dengan media, Hariyanto menyoroti lambatnya respons PJ Gubernur Riau terhadap isu ini. Menurutnya, Dr. Rahman Hadi sebagai PJ Gubernur Riau memiliki kewajiban untuk segera bergerak dan memberikan kepastian mengenai kondisi kas daerah. “Jika benar kas daerah kosong, PJ Gubernur harus segera mencari solusi dan transparansi. Jangan hanya diam atau malah abaikan karena hal ini akan berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Hariyanto.
Upaya konfirmasi kepada PJ Gubernur Riau pada Jumat (1/11/2024) belum membuahkan hasil. Hingga berita ini ditulis, Dr. Rahman Hadi belum dapat ditemui untuk memberikan klarifikasi resmi terkait situasi ini.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk LSM dan masyarakat Riau yang berharap adanya langkah konkret dari pemerintah. LSM Mampir meminta PJ Gubernur untuk segera turun tangan menyelesaikan isu ini dan menjaga stabilitas keuangan daerah demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Riau.

Penulis: Hadi Zega