SERGAPONLINE.COM ROHIL - Sebanyak 9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan pandangan umumnya atas penyampaian Ranperda Pertangungjawaban APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 oleh Bupati Rohil melalui Rapat Paripurna DPRD, Senin (5/8/2024) di aula sidang utama Gedung DPRD Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi,Rohil, Provinsi Riau.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Rohil Hamzah tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus Tahun 2024 tepat pada pukul 17.15 menit rapat paripurna ke-9 masa sidang kedua tahun 2023 di hadiri Ketua DPRD Rohil Maston, Bupati Rohil Afrizal Sintong, Serda Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, Kepala OPD serta 25 Anggota DPRD Rohil yang menandatangani daftar hadir.

Hamzah dalam penyampaiannya mengatakan bahwas berdasarkan daftar hadir dari 45 anggota DPRD Rohil yang hadir dan menandatangani berjumlah 25 orang. Sesuai dengan Pasal 129 Ayat (1 )Huruf C peraturan tata tertib DPRD Rohil Nomor 1 Tahun 2019, quorum sudah tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

" Setelah membahas cara internal, DPRD telah mempersiapkan hasil pembahasannya yang akan disampaikan pada kesempatan ini dari 9 fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir di persilahkan untuk memberikan pandangan umumnya," kata Hamzah.

Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 yang dimulai dari fraksi PDI-P, fraksi Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat, PKS, Gabungan Indonesia Bangkit, Fraksi Gerindra Berkarya.

Dari penyampaian pandangan umum fraksi- fraksi yang disampaikan masing masing perwakilan fraksi di DPRD Rohil memberikan apresiasi kepada Pemkab Rohil atas pencapaian pelaporan keuangan penyelenggaraan APBD pada tahun 2023.
Dimana Rokan Hilir kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Dberharapkan pencapaian ini dapat dipertahankan dan tentunya merupakan hasil dari kerja keras dari semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu fraksi fraksi berharap adanya peningkatan tata kelola dan pelayanan publik untuk menjadi sasaran pembangunan dengan fokus pada kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah pembangunan.

Meminta Pemkab Rohil mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Daerah serta peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan efektif dan akuntabel serta menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan pencapaian layanan publik melalui inovasi berbasis elektronik.

Selain itu juga diharapkan untuk melakukan perbaikan tata kelola pelayanan publik, peningkatan PAD pada umumnya, serta melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan secara intensif melalui beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis.

Mendorong Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan birokrasi.

Seleai penyampaian pandangan umum fraksi fraksi di DPRD, Hamzah sebagai pimpinan rapat mengucapkan terimakasih kepada peserta rapat yang hadir dan anggota dewan yang terhormat dan telah menyampaikan pandangan umum nya atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023.

" Terimakasih semuanya atas kehadiran kita semua pada Rapat Paripurna DPRD ini, hal ini mencerminkan komitmen kita semua untuk mengelola anggaran daerah dengan transparan dan akuntabel. Ini tidak hanya menjadi catatan penting bagi pelaksanaan anggaran, juga sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam menjamin penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat Rokan Hilir," tutup Hamzah.

Editor: Taufik