SERGAPONLINE.COM PEKANBARU- Setelah melalui proses yang cukup panjang sebelum persidangan ke 30 atas kasus dugaan pencemaran nama baik Bupati Bengkalis, Amril Mukmin melalui pemberitaan media www.harianberantas.co.id dengan terdakwa Toro Zl, massa kontra terdakwa meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Dalam kasus ini pemimpin redaksi www.harianberantas.co.id duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa atas pengalihan undang-undang pers ke pelanggan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Puluhan massa ini diterima langsung oleh wakil ketua pengadilan
membacakan, Saut Maruli Tua Pasaribu, SH., MH.

Setelah mendengar tuntutan para kuli tinta langsung ditanggapi Satu Maruli Tua Pasaribu.

Dalam sambutan Saut mengatakan, sebelum majelis hakim membuat putusan pihaknya sebagai pimpinan telah memanggil ketua dan anggota majelis hakim dua minggu sebelumnya.

“Iya, kami pimpinan pengadilan telah memanggil ketua dan anggota majelis hakimnya dua minggu sebelum memberikan keputusan. Namun, kami sebagai pimpinan tidak bisa mengintervensi majelis hakim dalam mengambil keputusan”

“Saya berharap kepada semua pihak menghargai putusan majelis hakim”

Setelah mendengar penjelasan wakil ketua pengadilan, massa membubarkan diri dengan tertip dan langsung menuju ruang sidang untuk meliput sidang dengan agenda putusan.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari pemberitaan media online www.harianberantas.co.id terkait keterlibatan pelapor (Amril Mukmin) dalam lingkaran dugaan korupsi dana bansos tahun 2012 senilai Rp.272 milyar yang di perkuat dengan LHA BPKP perwakilan Riau yang menyatakan Amril Mukmin ada menikmati uang haram tersebut.

Berita kasus inilah yang menghantarkan pimpinan redaksi www.harianberantas.co.id ini duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kasus pemberitaan ini menjadi cambuk bagi insan pers diseluruh indonesia. Dimana setelah dewan pers denyutkan Verifikasi kasi media dan uji kompetensi wartawan (UKW) menjadi landasan para penguasa negeri ini untuk menjerat dan membungkamkan media selama ini. (h)