SERGAPONLINE.COM,Jakarta - MAPI (Masyarakat Anti Pungutan Liar Indonesia) mengadakan Silaturahmi Nasional (Silatnas Ke 4) bertempat di el Royale Hotel, Jakarta Utara, Rabu, 10/1/2024 dengan tema “Meneguhkan Kiprah MAPI Membangun Negeri Tanpa Pungli”.

Pada Silatnas MAPI Ke 4 ini, Ketua Umum MAPI, Tan Wijaya dalam kesempatan yang sama mengatakan dalam memerangi pungli dibutuhkan upaya bersama yang sistematis dan lebih masif serta memanfaatkan teknologi terkini. Tak hanya itu, sistem pencegahan juga dilakukan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan publik dalam bentuk diklat dan anti pungli. “Saya mengajak semua mari sama-sama mencegah pungli dan memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan pungli,” tutur Tan Wijaya.
Ditemui awak media seusai acara MAPI, Ketum MAPI, Tan Wijaya mengemukakan terkait sejarah adanya MAPI,
"Jadi pungli, gratifikasi dan korupsi sangat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan sampai keamanan sangat terganggu dengan adanya pungli.
pungli menjadi penyakit yang harus dibasmi. Untuk itu MAPI hadir," kata Ketum MAPI, Tan Wijaya.
"Apa urgensinya?, "lanjutnya," Ya itu tadi Negara akan sulit berkembang dan maju karena semua akan berdampak buruk pada semua bidang, yaitu :
Dalam sistem ekonomi contohnya, menyebabkan biaya tinggi,
Dalam bidang pertahanan dan keamanan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat luar maupun dalam negeri, tentu itu akan menghambat investasi.
Untuk itulah MAPI dengan tidak pernah lelah terus mengingatkan dan mengawasi untuk menekan praktek-praktek pungli dengan cara memberikan edukasi, sosialisasi juga apresiasi," jelas Tan Wijaya sebagai Ketum MAPI.
"Harapan kami, hari ini kami memberikan apresiasi pada beberapa kantor ATR BPM maupun UPP dengan harapan bahwa aresiasi ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi contoh bagi yang belum mendapatkan apresiasi untuk berubah ke hal yang lebih baik yaitu tidak Melakukan praktek pungli lagi," tegasnya.
MAPI sebagai pengawas external senantiasa terus membantu kerja Satgas saber pungli dalam hal memberikan data dan informasi tentang praktek-praktek pungli di masyarakat.
"Semoga kehadiran MAPI dapat dirasakan oleh masyarakat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur untuk itulah MAPI hadir," pungkas Tan Wijaya sebagai Ketum MAPI.
Acara turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementrian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati, Staf Ahli Bidang IT Ir. Jonahar, serta sejumlah kepala kantor pertanahan wilayah dan kota/kabupaten, dan Kementrian Kumham.
Selain memberikan penghargaan, acara Silatnas MAPI juga menggelar Seminar Nasional tentang Pencegahan Pungli di pelayanan publik, khususnya di jajaran Kementrian ATR/BPN.
Sekretaris Satgas Saberpungli Pusat Irjen Pol Andry Wibowo, mengaku menyambut baik dan mengapresiasi kinerja MAPI selama ini, bahkan menurutnya pihaknya akan terus mendukung dan memperkuatnya.
“Ayo mulai menjadi pelayan publik yang jujur. Walaupun berat dilaksanakan dan mudah diucapkan, sikap jujur ini yang akan mampu membangun pelayanan publik yang baik dan berkualitas, Satgas Saberpungli akan terus memaksimalkan perannya untuk memantau dan memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik,” ujar Sekretaris Satgas Saberpungli Pusat Irjen Pol Andry Wibowo, dalam sambutannya.
Disamping itu, turut hadir juga Dewan Pembina MAPI Letkol CPM (P) Endang Agustian yang juga pernah menjabat Sekretaris Pokja Pencegahan Satgas Saberpungli Pusat menegaskan bahwa MAPI akan selalu konsisten dalam perjuangannya dalam pencegahan dan pemberantasan pungli di sektor pelayanan publik,
"Amanat Perpres No. 87 tahun 2016 dalam pasal 12, peran serta masyarakat menjadi penting untuk ikut serta membangun sistem dan informasi pencegahan dan pemberantasan pungli. MAPI akan terus konsisten berbuat untuk bangsa yang kita cintai ini,” katanya.
Pada acara Silatnas MAPI Ke 4 ini juga memberikan apresiasi penghargaan kepada 34 kantor pelayanan publik, mulai dari Kanwil ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta sejumlah Kepala UPP Satgas Saberpungli Provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan kinerjanya dalam upaya peningkatan kualitas pekerjaan dan pencegahan pungli.
Atas partisipasi aktif mewujudkan kantor pelayanan publik yang berintegritas, responsif, dan kolaboratif dalam pencegahan dan pemberantasan pungli, MAPI memberikan Pin dan Piagam Penghargaan kepada sejumlah satuan kerja di Kementerian ATR/BPN. Adapun satuan kerja tersebut di antaranya Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, serta sejumlah Kantor Pertanahan di beberapa kabupaten/kota seperti Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; Kota Semarang; Kabupaten Malang; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Brebes; Kota Bandung; Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara; Kabupaten Bekasi; Kota Palembang; Kota Balikpapan; Kabupaten Bandung; Kabupaten Tangerang; Kota Pontianak; Kabupaten Karawang; Kabupaten Tulang Bawang Barat; Kabupaten Wonogiri; dan Kabupaten Madiun.
Turut hadir menjadi narasumber, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK RI, Aminuddin; Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Pol.Dr. Andry Wibowo; Ketua Umum DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono; dan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Brigjen TNI Berty B.W. Sumakud. Bertindak selaku moderator, Dhani Sudirman perwakilan dari MAPI.

Repoter: James