SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan penggunaan layanan digitalisasi. Terutama OPD pengelola retribusi agar memaksimalkan pembayaran digital.

Muflihun menyebut, dengan menerapkan pembayaran digital, dapat meminimalisir pendapatan asli daerah (PAD), hingga tidak bocor ke mana-mana.

"Kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank dalam pembayaran pajak secara digitalisasi di Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Namun, kami butuh komitmen juga dengan beberapa OPD," ujar Muflihun, Senin (14/8/2023).

Ia meminta agar OPD yang mengelola retribusi, didorong menerapkan pembayaran secara digitalisasi. Pihak perbankan juga dirangkul supaya bekerja sama dalam pembayaran dalam bentuk QRIS atau cara nontunai lainnya.

"Agar, tidak ada bias pendapatan asli daerah. Sehingga, PAD bisa terus meningkat," katanya.

Menurutnya, jika PAD tidak maksimal, maka pembangunan tak dapat terwujud secara merata. Karena, kondisi Pekanbaru banyak jalan berlubang dan banjir di mana-mana.

Di samping program Kota Pekanbaru kata Muflihun, pihaknya juga harus melaksanakan program pemerintah pusat.

"Kami juga harus melaksanakan program pemerintah pusat seperti stunting, pemilihan ekonomi nasional, penanganan inflasi, dan kemiskinan ekstrem. Makanya, kami butuh PAD yang tinggi," sebutnya.

Dalam penerapan pembayaran digital, Muflihun mengapresiasi Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) yang telah memulai pembayaran retribusi melalui QRIS di Rumah Potong Hewan (RPH). Sebaliknya, Ia juga menyoroti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani.

Disebutkannya, ada berbagai retribusi yang harus didorong menggunakan pembayaran digitalisasi. Retribusi yang belum maksimal dan belum menerapkan transaksi digital antara lain, pelayanan kesehatan, persampahan, pemakaman, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat damkar, pelayanan tera, pengendalian menara telekomunikasi, terminal, pelabuhan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau retribusi IMB, dan pemakaian kekayaan daerah.