SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Tertangkapnya komunitas LGBT di Kota Pekanbaru pada razia beberapa waktu lalu menyita perhatian banyak pihak.

Untuk mengantisipasi hal itu makin berkembang dan menyasar kalangan pelajar di Kota Bertuah, Disdik Pekanbaru diminta membuat kebijakan tersendiri saat musim PPDB akhir Juni 2023 ini.

Kebijkan yang dimaksudkan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru ini, memasukan syarat tidak terlibat komunitas LGBT saat wali murid mendaftrakan anak-anaknya ke sekolah yang dituju. Langkah kecil tersebut dinilai bisa mencegah masuknnya komunitas di lingkungan sekolah.

"Kebijakan itu seperti membuat surat peryataan orangtua bahwa anak-anak yang mereka daftarkan masuk sekolah tidak terlibat komunitas tertentu dan menyimpang seperti LGBT. Langkah ini tentu salah satu upaya kecil dalam pecegahan LGBT masuk lingkungan sekolah," saran anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarnain, Jumat (2/6/2023).

Kebijakan seperti ini lanjut politisi PPP itu, bagian mata rantai memutus jaringn atau komunitas LGBT, apalagi secara hukum verbal pasangan LGBT tidak bisa dibawa keranah hukum pidana.

Paling hanya bisa dikenakan Perda Ketertiban Umum Kota Pekanbaru, yang sanksinya tidak membuat efek jera. Hanya didata, kemudian dikembalikan kepada orangtua.

"Dengan adanya kebijakan di sekolah yang kita maksudkan tadi, setidaknya bisa mengingatkan siswa-siswi, agar tidak terpapar LGBT. Apa lagi diperkuat dengan surat peryataan yang dibuat serta sanksi moral yang akan diterima," ungkapnya lagi.

Perang terhadap LGBT ini menurut Zulkarnain harus dilakukan semua pihak. Termasuk di MDTA, yang merupakan sekolah agama paling dasar. Para gurunya harus berkali-kali mengingatkan melalui ceramah di MDTA.

"Kadang ini selalu dianggap remeh. Padahal berbahaya, jika dibiarkan. Kami sarankan kepada Disdik dan Kemenag, agar benar-benar secara rill mencegah perkembangan LGBT di kota pekanbaru. Tidak mempan hanya himbauan saja, tapi action real dan buktinya," tegas Zulkarnain.