SERGAPONLINE-COM PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun bersilaturahmi dengan para kepala sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMP negeri di ruang pertemuan Hotel Mutiara Merdeka, Selasa (14/2). Dalam pertemuan ini, Pj Wali Kota Muflihun menjelaskan kondisi keuangan daerah dan program kebersihan serta pencegahan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Pertemuan diawali dengan pemaparan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Abdul Jamal. Jamal menjelaskan nasib guru honorer yang tersingkirkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dimana, pegawai honorer akan dihapuskan jelang akhir 2023.

"Bisa kolaps dunia pendidikan kita karena kekurangan guru secara drastis. Jumlah guru honorer mencapai 1.500 orang saat ini," ujar Jamal.

Saat ini, gaji guru honorer dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Guru honorer digaji Rp1 juta per orang. Namun, dana BOS ini tak cukup untuk operasional proses belajar mengajar bagi tiap satu orang anak didik.

Pemaparan Kepala Disdik Abdul Jamal ditanggapi oleh Pj Wali Kota Muflihun dengan menjelaskan kondisi keuangan saat ini. Muflihun harus membereskan tunda bayar (utang ke pihak ketiga) yang masih tersisa Rp70 miliar.

"Dari penjelasan kepala Disdik tadi, untuk dana BOS bagi satu pelajar SD hanya menerima Rp900.000 per tahun. Seharusnya, operasional belajar mengajar satu murid SD Rp2,6 juta per orang. Artinya, kami harus menganggarkan dana BOS Daerah," ucap Muflihun.

Tahun ini, Pemko Pekanbaru tak bisa menganggarkan dana BOS daerah karena keterbatasan anggaran. Namun, Pemko Pekanbaru akan berupaya meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) agar bisa menambah anggaran bagi pelajar SD dan SMP.

"Kami telah menganggarkan pembangunan dua unit sekolah dan 24 ruang kelas baru (RKB) tahun ini. Diharapkan, dua sekolah baru dan penambahan RKB di sekolah lain dapat mengurangi beban orang tua yang anaknya terdampak zonasi," harap Muflihun.

Berdasarkan hasil penghitungan, belanja pegawai Pemko Pekanbaru di atas rata-rata yakni sekitar 30 persen ke atas. Solusinya, PAD harus ditingkatkan lebih dari Rp1 triliun.

"Saya akan berdiskusi dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat bagaimana 1.500 guru honorer itu bisa diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar Muflihun.

Ia bersama kepala Disdik juga sedang memikirkan tingkat efektivitas mengajar bisa menjadi lebih baik. Apalagi, ada sekolah yang kekurangan guru.

"Saya juga minta para kepala sekolah TK, SD, dan SMP agar lebih serius mengurus anak didik. Karena, kemajuan peserta didik berada di tangan kepala sekolah," ucap Muflihun.

Persoalan lain adalah masalah kebersihan dan LGBT. Dua program harus dimasukkan dalam proses belajar mengajar berupa muatan lokal.

Editor: Jasril