“Apa basis data Kementerian BUMN, PLN, dan Pertamina dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi,” kata Rieke dalam Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Aceh, Senin (8/8/2022).

Dalam kunker tersebut dihadiri para mitra kerja Komisi VI DPR yaitu Kementerian BUMN, PT. PLN Persero, PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Parta Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, PT. Pertamina Arun Gas, PT. Pertamina Hulu Energi, PT. Pertamina Hulu Rokan.

Rieke menilai dari penjelasan Kementerian BUMN terkait data penerima subsidi BBM dan listrik tidak rinci sehingga dirinya menduga belum ada basis data akurat dan aktual.

Menurut dia, Kementerian BUMN tidak bisa sepihak menentukan penerima subsidi BBM dan listrik karena terkait dengan Kementerian Sosial atau institusi negara yang punya otoritas memprodukai serta mengelola data penerima subsidi.

“Ini harus dibawa dalam Rapat Komisi VI DPR. Saya kecewa ketika yang diributkan terkait aplikasi, apapun aplikasinya terserah namun harus transparan,” ujarnya.

Rieke menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan subsidi listrik dan BBM harus tepat sasaran sehingga persoalan di hulu harus diselesaikan

Dia menilai, kalau mau penerima subsidi tepat sasaran maka harus ada basis data yang akurat dan aktual serta terintegrasi dengan basis data penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

“Butuh konsolidasi data Kementerian BUMN, ini bisa jadi bahan agenda rapat tentang basis data penerima subsisi BBM dan listrik. Kita juga akan membahas soal pupuk, harus jelas data penerima subsidi pupuk,” katanya.

Jenny