SERGAPONLINE.COM,Pekanbaru - Demi terwujudnya penyelenggaraan yang bersih, agar terlaksana penyelenggaraan yang bebas dari tindak pidana korupsi tentulah di utamakan ketranparansi, baik itu tranparan mengenai penggunaan anggaran maupun keterbukaan informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai sosial kontrol, warga apalagi sebuah lembaga yang berbadan hukum memang diberikan suatu kewenangan dalam mencari dan memperoleh informasi dari intansi Pemerintahan daerah, hal ini sudah diperjelas dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, kemudian diperjelas lagi dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baru-baru ini juga dilakukan oleh Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (Pepara-RI) yang telah 2 kali melayangkan surat terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Provinsi Riau, terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) kapasitas 18 KW di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dengan pagu anggaran lebih dari Dua Miliyar.

Namun dalam hal ini, Martin sapaan akrabnya selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyrakat Pepara-RI, mengaku sangat menyayangkan sekali dengan balasan yang didapat oleh Lembaganya dari Dinas ESDM Provinsi Riau.

" Lain Diminta lain pula yang diberikan, sangat jelas dalam surat yang kita layangkan pada tanggal 21 maret 2018 dan terakhir kembali menyurati pada tanggal 05 April 2018 dengan prihal permohonan informasi tentang salinan anggaran kegiatan, baik itu RAB maupun dokumen lainnya terkait pekerjaan PLTMH di Kabupaten Kampar dengan menggunakan anggaran Provinsi Riau oleh Dinas Terkait" Kesal Martin kepada awak media, Kamis (12/4/18) Pagi di sela aktivitasnya selaku Pemred Siaga Online.

Lanjut, Martin juga menyampaikan kekecewaannya terhadap balasan surat balasan dari Dinas terkait yang langsung memvonis bahwa pekerjaan PLTMH kapasitas 18 KW, pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan deangan spesifikasi.

"Ini kan aneh bin ajaib, yang kita minta RAB malah lansung divonis pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi, bagaimana kita mempercayainya kalau itu sudah sesuai, sementara kita tidak melihat RAB dan dokumen lainnya, apalagi pekerjaan tersebut (PLTMH_red) diduga terbengkalai" tegas martin.

"Kedepannya, kita bersama tim Lembaga Pepara-RI sudah berkomitmen akan melanjutkan sangketa informasi ini kepada Ketua Komisi Informasi tentunya di Wilayah Provinsi Riau" Tambah Martin sambil mengakhiri percakapannya.

Terpisah, Kepala Dinas ESDM melalui PPTK nya ketika dihubungi melalui selulernya, awak media belum berhasil mendapat jawaban secara resmi hingga berita ini diterbitkan. (so/tim)