SERGAPONLINE.COM TANJUNGPINANG (Kepri) - Usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021, atau di  awal tahun 2022  ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat peryataan pers melalui chanel YouTube nya bahwa kasus covid19 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Berawal dari 2 kasus, kemudian naik menjadi 93 kasus, lanjut lagi menjadi 140 kasus dan terakhir sampai 168 kasus. Alhasil kasus covid19 di Kepri menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia, berada dibawah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus.

Mencermati pernyataan pihak BNPB ini, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad langsung memberikan pernyataan jika kasus baru covid19 di awal tahun 2022 yang dibacakan oleh BNPB tersebut memang terjadi di Kepri.

Namun, lanjutnya, yang tertular bukan masyarakat Kepri, melainkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air dan melalui jalur yang ada di Kepri, baik Batam, Tanjungpinang maupun Karimun.

“Seharusnya hal superti ini tidak terjadi lagi. Harus sudah dipisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular covid19.  Pada akhir Desember lalu kita sudah berkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data PMI yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19. Kita sudah meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri,” kata Gubernur Ansar, Kamis (6/12/2022).

Menanggapi data BNPB tersebut, Gubernur Ansar yakin jika yang dibacakan merupakan kasus yang menimpa para PMI, dan bukan kasus yang menimpa masyarakat Kepri.

“Sejauh ini dari segi capaian vaksinasi, kita termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ditambah lagi, baru saja kita melakukan survey serology dan hasilnya tingkat titer antobodi masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. 

Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus covid19. Yang penting tetap patuhi prokes,” tegas Ansar Ahmad.

 
Atas dasar itulah Gubernur Kepri mengaku merasa perlu mendatangi kantor Kementerian  Kesehatan RI di akhir Desember lalu. Dengan tujuan utama meminta agar ada pemisahan data masyarakat Kepri dan PMI yang terjangkit virus covid19. Karena jika para PMI yang tertular juga digabungkan dengan masyarakat Kepri, tentu saja kasus covid di Kepri tidak akan pernah habis Karena selamanya Kepri akan tetap menjadi jalur lalulintas keluar dan masuknya para PMI. 
  

Pemerintah Provinsi Kepri, lanjut Gubernur, saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi.

Dan saat ini Pemprov Kepri sedang gencar melakukan  vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di seluruh Kepri. Hal ini juga bagian upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi.

oleh sebab itu, Gubernur berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.

“Kita yakin Pemerintah Pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” ujar Ansar.

Tidak puas sampan disitu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Kepri M. Bisri melakukan koordinasi kepada pihak BNPB terkait peryataan pers yang surah terlanjur beredar di YouTube.

Kadiskes Kepri M. Bisri berhasil menemui Prof. Dr. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, yang menjabat sebagai juru bicara sekaligus tim pakar covid19 di BNPB.

Dalam pertemuan singkat ini, diakui oleh jubir BNPB jika penambahan kasus di Kepri memang dari para pekerja migran (PMI) yang masuk melalui Batam, dan bukan masyarakat asli Kepri. Bahkan pihak BNPB juga sudah mengetahui jika penularan baru pada masyarakat Kepri sangat minim sekali, bahkan hampir tidak ada kasus.

“Pada intinya pihak BNPB mengakui jika mereka salah membaca data. Mereka tau kita sudah baik dari segi vaksinasi dan sebagainya Dan kita hampir tidak ada kasus sama sekali. Kecuali kasus dari para PMI yang pulang lewat Batam.

Mereka juga menyebutkan rendahnya penambahan kasus positive di Kepri adalah karena capaian vaksinasi yang sudah sangat tinggi di Kepri,” kata Bisri.

(D)