SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Kasus positif COVID-19 di Riau terus mengalami kenaikan hingga Presiden Joko Widodo meminta Menkes mengirimkan banyak vaksin ke Riau. Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati mengkritik ketidaksiapan Pemprov dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Kami sudah ada rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu, dihadiri sama Sekdis Dinas Kesehatan. Secara pribadi saya mendapat gambaran ketidaksiapan Pemprov dalam pelaksanaan vaksinasi," kata Ade, Kamis (20/5/2021).

Politikus PAN itu menilai selama ini Pemprov Riau lewat Dinas Kesehatan hanya mengambil posisi distributor. Sebab, kata Ade, Pemprov Riau hanya bisa meneruskan vaksin yang didapatkan dari pusat tanpa menetapkan penerima prioritas dan strategi pelaksanaan tingkat kabupaten dan kota.

"Pemprov mengambil posisi hanya sebagai distributor vaksin yang diterima dari pusat. Kelihatan tidak ada koordinasi menetapkan prioritas, strategi, dan waktu pelaksanaan dengan kabupaten dan kota. Pelaksanaan vaksinasi lebih bersifat sporadis, terbukti dengan kejadian kemarin," kata Ade.

Menurut Ade, program vaksinasi yang terus digencarkan pusat selayaknya diatur Pemprov sesuai skala prioritas. Terutama untuk seluruh tenaga kesehatan, di mana para tenaga kesehatan merupakan ujung tombak bagi penanganan pasien COVID-19.

"Kemudian disusul oleh tenaga pendidik dan TNI. Selanjutnya, tentu pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat, terutama yang rentan tertular COVID-19 seperti lansia, pedagang, dan pekerja. Ini harus dipastikan untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksinasi," katanya.

Ade juga meminta informasi terkait vaksin dibuka seluas-luasnya. Pemerintah harus memastikan alur prioritas dan kepastian waktu sampai kapan masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi.

"Sehingga tidak terjadi hal seperti di atas. Dari jumlah awal sebesar 20 ribu dosis vaksin untuk Riau, tentu belum mencukupi untuk seluruh masyarakat Riau dengan jumlah 6,5 juta jiwa. Oleh sebab itu, kepastian alur prioritas dan waktu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi," kata Ade.

Ade mendesak Pemprov Riau untuk serius menangani COVID-19. Terutama setelah adanya anggaran refocusing tahun 2020 senilai Rp 497 miliar digelontorkan.

"Mendesak keseriusan Pemprov untuk menangani pandemi COVID-19. Jangan sampai anggaran yang digelontorkan menguap, anggaran Rp 497 miliar tak berdampak di 2021. Seharusnya 2021 refocusing anggaran bisa dititikberatkan pada penguatan ekonomi mikro, menekan angka pengangguran terbuka yang dapat membantu ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi," katanya.

"Ya, itu kita belum telisik Rp 497 miliar itu ke mana saja. Intinya, Riau tanpa rencana penanganan pandemi COVID-19," ujar Ade.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Riau, pencapaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Riau tahap I dan II masih cukup rendah. Khususnya vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia).

"Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan dengan sasaran 32.923 orang. Dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 33.097 atau 100,5% dan vaksinasi dosis kedua sebesar 30.382 atau 92,3%," kata Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir dalam keterangan tertulisnya.

Selanjutnya pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi lansia dengan sasaran 582.505 orang. Vaksinasi dosis pertama sebesar 19.948 atau 3,42% dan vaksinasi dosis kedua sebesar 13.805 atau 2,37%.

Vaksinasi lansia diketahui masih sangat rendah. Terlihat dari jumlah sasaran tak ada mencapai 5 persen pelaksanaan di lapangan.

"Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik dengan sasaran 349.418 orang. Vaksinasi dosis pertama sebesar 168.440 atau 48,21% dan vaksinasi dosis kedua sebesar 124.235 atau 35,55%," kata Mimi.

Sebelumnya, Jokowi meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengirim vaksin COVID-19 lebih banyak ke Riau saat kunjungan kemarin. Pekanbaru dan Dumai diminta menjadi prioritas.

"Berkaitan dengan vaksinasi, saya juga sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan mengirimkan vaksin yang lebih banyak ke Provinsi Riau. Utamanya nanti akan dipakai untuk vaksinasi di Pekanbaru dan Dumai," kata Jokowi seperti disiarkan di YouTube Diskominfotik Provinsi Riau.

Lewat gencarnya vaksinasi di dua kota itu, Jokowi berharap kekebalan komunal (herd immunity) bisa tercapai, sehingga penyebaran COVID-19 di Riau dapat ditekan dan kembali normal.

"Sehingga kita harapkan kita dapat segera mencapai kekebalan komunal dan kita berharap semua di Provinsi Riau ini penyebaran COVID bisa ditekan dan kembali normal. Kita harapkan keadaan lebih baik juga untuk penyebaran COVID-nya," kata Jokowi.(hms)